Anggota TNI-Polri akan Beri Pendidikan Pancasila Kepada Pelajar Purwakarta

Purwakarta - Rencana pembuatan kurikulum Ideologi Kebangsaan oleh Pemkab Purwakarta mendapat dukungan dari Mabes TNI. 50 calon pengajar yang diberi nama Kader Pancasila mendapat pengarahan langsung untuk diberi materi dan penguatan sebelum mereka mengajar di SMP dan SMA/K di Kabupaten Purwakarta.

Staf Teritorial Mabes TNI, Kolonel Inf M Hasan menjelaskan, kehadirannya hari ini adalah untuk memberikan materi pembekalan terhadap para calon guru. Pada tahap pertama ini terdapat sekira 50 kader dari TNI, Polri, dan PNS yang mendapat pengarahan langsung darinya.

"Materinya mulai dari wawasan pancasila, ideologi kebangsaan, dan juga proxy war," beber Hasan usai memberi pengarahan di Aula Janaka Pemkab Purwakarta, Rabu (14/12/2016).

Mabes TNI, kata Hasan, sangat mendukung kurikulum yang digagas oleh Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Sebab, program tersebut sangat dibutuhkan dan juga Kabupaten Purwakarta sebagai penggagas harus benar-benar mendapat dukungan.

Nantinya selain mendapat pengarahan, para kader tersebut akan mendapat pelatihan dalam Diklat Sekolah Guru Ideologi Kebangsaan. Dalam diklat tersebut para kader akan mendapatkan pelatihan lebih mendalam dari para ahlinya seperti perwira/jenderal TNI dan Polri, BNPT, BNN, hingga satuan khusus dari TNI dan Polri.

"Ini program yang sangat luar biasa dan harus kita dukung," ucapnya.

Soal kriteria calon pengajar, Hasan mengungkapkan hal tersebut diserahkan pada pemilihan internal TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Purwakarta. Sebab, pihak yang mengetahui kemampuan calon adalah pihak internal.

Di tempat yang sama Bupati Dedi mengungkapkan, ide program tersebut berawal dari kegelisahannya pasca reformasi gaung pancasila dan toleransi tak terdengar lagi. Sehingga rakyat Indonesia tidak memiliki identitas yang jelas dan mudah terombang-ambing dengan keadaan.

"Inilah yang coba saya bangkitkan mengenai kesadaran kolektif. Sebelum kita kebablasan harus dimulai dari sekarang, dan bukan sekedar berteori," jelas Dedi.

Pihaknya juga telah menyiapkan anggaran khusus mencapai Rp 3 miliar untuk program pendidikan baru tersebut. "Orang pasti banyak yang bilang uang segitu pasti terlalu besar, tapi menurut saya itu terlalu kecil untuk keselamatan bangsa," tuturnya.

Lebih lanjut Dedi mengatakan, teknisnya nanti dalam satu sekolah akan terdapat satu perwira penanggung jawab yang membawahi guru-guru dari TNI, Polri, atau PNS yang telah mengikuti diklat.

Pola pendidikan tersebut nantinya tidak akan berbenturan dengan PPKN dalam kurikulum nasional, melainkan kurikulum tersebut akan mewarnai seluruh sistem pelajaran yang ada di sekolah dengan karakter pancasila yang lebih aplikatif dan produktif.

"Kita bisa nanti setiap sekolah itu dilombakan dengan hadiah. Indikator pencapaian dininya itu bisa mengurangi tingkat pelanggaran pelajar," beber pria yang akrab disapa Kang Dedi itu.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, akan menanamkan pendidikan ideologi pancasila dan kebangsaan serta toleransi dengan lebih aplikatif. Bahkan bukan guru biasa yang didatangkan, melainkan para praktisi seperti para perwira TNI dan Polri, PNS, hingga tokoh-tokoh keagamaan yang dinilai memiliki integritas wawasan kebangsaan dan memahami pancasila.

Materi yang akan diajarkan pada pelajar SMP dan SMA/K itu adalah hasil modifikasi dari pelajaran PPKN yang berlaku secara nasional. Salah satu modifikasi itu terdapat pada unsur materi yang lebih aplikatif serta dikemas secara berbeda agar menarik dan mudah dimengerti para pelajar.

(ega/ega)