"Kalau lihat data terakhir dari 41 juta data pemilih untuk 101 daerah hanya tinggal 7 ribu-an pemilih yang masih bermasalah dalam artian identitasnya tidak lengkap," ujar Ketua KPU Juri Ardiantoro usai menghadiri acara DKPP Outlook 2017 di Hotel Aryaduta, Jalan Prapatan, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016).
Untuk menyelesaikannya, Juri mengatakan KPU bakal melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk 7 ribu pemilih yang masih belum lengkap identitasnya. Dia menganggap sebenarnya masalah data 7 ribu pemilih ini tidak terlalu besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu faktor yang mengindikasikan adanya data pemilih yang belum lengkap yakni soal masih banyaknya pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Juri menuturkan bahwa warga tetap bisa menggunakan hak pilihnya bila sudah merekam data KTP elektronik.
"Masalahnya adalah banyak yang belum punya KTP elektronik tapi kalau sudah direkam, pemerintah bisa terbitkan surat keterangan. Kalau mereka belum direkam, sepanjang yang bersangkutan ada dalam database yang bersangkutan tetap dimasukan ke dalam daftar pemilih tetap," tutupnya. (nkn/imk)











































