JK Tak Setuju, Mendikbud Tetap Ingin Moratorium UN Dilakukan

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah tidak menyetujui rencana moratorium ujian nasional (UN). Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan keputusan soal gagasan yang disampaikannya itu belum final.

"Karena Pak Wapres yang sampaikan. Nanti kita tunggu tindak lanjutnya. Kita masih tunggu formalnya keputusan kabinet terbatas nanti," ujar Muhadjir usai membuka seminar di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Mendikbud pun menegaskan tetap ingin agar moratorium UN dilakukan. Sebab, berdasarkan kajian, pelaksanaan UN dianggap tidak tepat bagi siswa. Apalagi DPR juga telah memiliki pemahaman yang sama.

"Pasti lah (tetap ingin). Wong itu sudah diusulkan. Tapi kan saya pembantu presiden, saya terserah presiden," kata Muhadjir.

Baca Juga: Wapres JK: Moratorium UN Tidak Disetujui

"Saya profesional saja. Setelah kita kaji, sampaikan ke Komisi X (DPR), lalu mayoritas sudah oke, diajukan ke presiden, rapat paripurna, lalu kesimpulan sementara dari wapres itu ditolak. Biasa ada yang setuju dan tidak," imbuhnya.

Untuk itu, Muhadjir masih menunggu hasil dari rapat kabinet terbatas terkait penghapusan UN. Jika memang tetap ditolak seperti yang disampaikan JK, Kemendikbud menurutnya siap untuk menjalankan.

"Nanti masih ada tindak lanjut rapat kabinet terbatas. Kalau memang moratorium UN kita persiapkan, kalau keputusannya tidak, ya nanti lah," sebut Muhadjir.

"Dalam rapat kabinet paripurna kemarin, tidak ada masukan. Hanya akan dilanjutkan. Istilahnya presiden supaya nanti ada pendalaman pada rapat kabinet terbatas," tambah dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wapres JK menyatakan moratorium UN tidak disetujui. Rencana yang digagas oleh Muhadjir itu, menurutnya, akan dikaji ulang.

"Ya hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh (juga) kaji ulang," ujar JK, Rabu (7/12).

(elz/imk)