Kongres PAN Ricuh, Anggota DPD Papua Pukul Satgas

Semarang - Sidang pembahasan dan penetapan tata tertib Kongres ke II PAN yang berlangsung di Ruang Poncowati, Hotel Patra Jasa Semarang berlangsung ricuh. Salah seorang anggota DPD Papua memukul Satgas PAN, saat peserta tersebut tak diperbolehkan memasuki ruangan sidang.Kericuhan terjadi saat sidang yang akan membahas tata tertib dimulai. Banyak peserta dari sejumlah DPW dan DPD yang mengaku memiliki hak suara tidak diperbolehkan masuk ke ruang sidang.Mereka kemudian memprotes hal tersebut di luar sidang. Sementara di dalam ruang sidang, meskipun pembahasan belum dimulai, sejumlah interupsi secara deras dilontarkan peserta kongres, yang mempertanyakan masalah DPD dan DPW yang tidak boleh masuk ke ruang sidang dan tidak memiliki hak suara.Akhirnya ketua steering committe yang juga salah seorang calon ketua umum, Afni Ahmad mengatakan, sidang pleno pembahasan dan penetapan tata tertib diskors. Sidang sempat dibuka, namun sebelum dilanjutkan, langsung bermunculan interupsi mengalir deras."Untuk menyelesaikan masalah teknis ini, sidang akan ditunda hingga usai salat Jumat," kata Afni Ahmad saat ditemui wartawan usai menutup persidangan di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jumat (8/4/2005).Sejumlah daerah utusan dari DPW dan DPD antara lain dari NTB, Aceh, Sulteng, Sulsel, Bali dan Papua sempat terlibat ketegangan dengan sejumlah panita keamanan kongres. Mereka mendesak untuk masuk ke ruang kongres karena merasa memiliki hak suara sebagai pengurus DPD dan DPW yang sah. Kekisruhan sebenarnya sudah terlihat sejak kemarin pagi saat mulai pendaftaran. Sejumlah DPD dan DPW tidak memperoleh ID card kongres sampai hari ini. Akibat ketidakjelasan ini, puncaknya hari ini saat kongres mulai memasuki persidangan. Seorang anggota DPD dari Papua terlihat adu pukul dengan seorang satgas di lobby Hotel Patra Jasa. Namun perkelahian berlangsung singkat karena segera dipisahkan peserta lain dan satgas-satgas PAN lainnya.Mengenai hal tersebut, Afni menjelaskan bahwa sejumlah DPD dan DPW yang protes merupakan pengurus DPD dan DPW tandingan di daerah masing-masing. "Padahal pengurus yang sudah kita anggap sah sudah kita berikan ID-nya untuk masing-masing DPD dan DPW yakni 3 suara. Tetapi beberapa pengurus daerah yang merasa punya hak dan datang ke sini, menuntut hak mereka," jelas Afni.Sekretaris DPD PAN Lombok Barat, NTB, Rahmadin mengaku marah dengan sikap panitia yang tidak membiarkan mereka masuk. "Padahal kami punya hak suara dan kami sudah menunggu ketidakjelasan ini sejak kemarin. Ini tidak bisa dibiarkan," kata Rahmadin dan sejumlah DPD dan DPW lainnya kepada Amien Rais di depan sidang. Mendapat laporan tersebut, Amien Rais tampak diam saja.Salah seorang peserta yang tidak mendapatkan ID card, Martinus Caisar, ketua DPD Supiori, Papua, mengaku sejak Kamis (7/4/2005) kemarin, dirinya sudah menyerahkan berkas administrasi. Namun, hingga pukul 09.00 WIB, Jumat (8/4/2005), tiga orang delegasi DPD Supiori belum mendapatkan ID card. Pihaknya juga sudah menanyakan ke sekretariat pendaftaran, namun tidak memperoleh jawaban memuaskan dan terus dipingpong. Martinus menengarai ada upaya untuk menjegal dari beberapa DPD. (jon/)