PDIP Usul Revisi UU MD3, Gerindra: Kalau Untuk Rakyat Kami Setuju

Jakarta - PDIP mengusulkan agar UU no 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) direvisi. Ketua fraksi Gerindra DPR, Ahmad Muzani menginginkan bila UU MD3 direvisi hal tersebut semata-mata untuk meningkatkan produktifitas dan efektifitas kinerja.

Menurut Muzani, saat ini DPR masih berkutat dengan persoalan mereka sendiri. Akibatnya, membuat produktifitas DPR selama ini dianggap masyarakat tidak maksimal.

"Secara prinsip sebenarnya kita inginkan suasana kepemimpinan yang kondusif, tenang supaya lebih produktif dan efektif. Proses yang ada sekarang rasanya kita lebih sibuk mengurusi diri sendiri, padahal peran DPR ini sangat besar, harapan rakyat pada lembaga ini juga sangat besar," kata Muzani di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2016).

"Akibatnya, jujur saja produktifitas tidak maksimal. Karena DPR berkutat pada masalahnya sendiri, sehingga rumah tangga terus terguncang oleh masalah," lanjutnya.

Gerindra, ujar Muzani, berharap pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin (Akom) ke Setya Novanto adalah proses terakhir dalam perubahan pimpinan DPR. Alasannya, agar DPR bisa kembali bekerja melayani rakyat. Namun, bila dengan masuknya PDIP di jajaran pimpinan bisa memenuhi harapan Gerindra, Muzani memgatakan partainya tidak akan keberatan dengan penambahan tersebut.

"Kami harap yang sudah diputuskan kemarin ( pergantian ketua) adalah proses terakhir dalam kepemimpinan dewan. Agar (DPR) bisa bergerak sebagai perwakilan rakyat yang meladeni semua keluhan rakyat, produktifitas meningkat," ujar Muzani.

"Gerindra, ketika ada harapan proses ini, bisa ditambah PDIP, kalau dimaksudkan itu (menambah produktifitas dan untuk rakyat) kami tidak keberatan. Buat kami, kekuasaan harus dibagi agar stabilitas bisa tercapai," tutupnya. (bis/erd)