Jadi Destinasi Wisata Prioritas, Fasilitas Pulau Seribu Ditingkatkan

Jakarta - Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) berencana meningkatkan fasilitas sarana pariwisata Pulau Seribu. Peningkatan keamanan juga diprioritaskan.

"Bukan saja kemudian konsepnya jumlah fasilitas yang kita tambah. Pasti juga sarana dan prasarana pendukung, karena sebuah destinasi wisata selain aman juga harus nyaman. Aman dan nyaman itu yang penting. Kalau amannya pasti tenaga security dengan dua pola," kata Sumarsono di Pulau Pramuka, Jumat (9/12/2016).

Dari sisi pengamanan, Pemprov bekerja sama dengan TNI dan Polri. Selain itu masyarakat juga diminta mengambil peran dalam hal pengamanan lingkungan.

"Satu adalah security pola yang sekarang existing regular ada dengan TNI, Polri, pasti ada terutama keamanan laut. Yang kedua adalah tenaga pendukung dari komponen masyarakat yaitu menjadikan seluruh warga penduduk Pulau Seribu itu betul-betul menjadi wisata. Tenaga guide lokal. Mereka yang akan mengamankan kemudian menertibkan diri sendiri," sambung Soni.

"Jadi kombinasi keserasian antara aparat formal dengan masyarakat itulah konsep untuk menyambut posisi Pulau Seribu sebagai wisata internasional," imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo mengatakan, fasilitas-fasilitas umum akan segera ditingkatkan. Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM), SPBU akan disediakan pemerintah dalam waktu dekat.

"ATM sudah berlangsung. Bank DKI sudah ingin menambahkan di 5 titik pulau termasuk Tidung dan Harapan," tutur Budi.

Selain itu, untuk mendukung kebijakan pariwisata internasional, Budi Utomo memgatakan sudah ada 100 izin baru untuk homestay guna melayani para wisatawan yang datang.

"Tanggal 14 (November) nanti ada rencana penambahan perizinan untuk homestay yang kami akan berikan pada 100 yang sudah memenuhi syarat. Hal ini untuk memenuhi target. PAD tahun 2016 yang ditargetkan Rp 42 miliar, namun saat ini baru tercapai Rp 19 miliar. Semoga nanti tercapai," tutur Budi.

Dalam dialog dengan Soni, waga bernama Syaroni berharap penyelenggaraan wisata dipegang perusahaan daerah. Saran ini disambut baik Soni. Namun perlu kajian lanjutan atas usul tersebut.

"Saya setuju walaupun perlu melakukan assessment pengelola resort. Karena perusahaan daerah ada misi sosial selain misi profit untuk pembangunan. Kalau swasta tidak masuk biasanya BUMD yang take over," terang Soni. (azf/fdn)