Hari Antikorupsi Sedunia, Ahok Tekankan Pentingnya Transparansi APBD

Jakarta - Pada Hari anti Korupsi Sedunia yang jatuh hari ini, Cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menekankan pentingnya transparansi untuk mencegah korupsi. Ahok mengatakan, transparansi adalah bentuk pertanggungjawaban dalam menggunakan uang rakyat.

Ahok di hadapan para pendukungnya di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat mengatakan apa yang dirinya lakukan di Pemprov DKI dengan membuka semua laporan keuangan adalah bentuk keterbukaan pada publik. Bahkan Ahok juga membuka semua laporan keuangan pribadinya kepada publik.

"Makanya waktu saya di DKI (sebagai gubernur) semua uang, saya buka dengan baik. Dari mana datang dan pajaknya. Dulu, pejabat sekelas lurah dan camat enggak perlu lapor LHKPN. Sekarang semua saya paksa harus lapor. Kita kerja sama dengan KPK, BPK dan PPATK," kata Ahok kepada pendukungnya, Jumat (9/12/2016).

Menurut Ahok, transparansi merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap uang rakyat. Banyak aturan yang diubah oleh Ahok pada masa pemerintahannya sebagai Gubernur DKI. Ahok mengatakan, sebelum dirinya menjadi Gubernur, orang bisa kenal dengan gubernur saja bisa kaya tanpa perlu korupsi. Caranya adalah dengan menyewakan aset pemda kepada pihak lain dengan harga selangit.

"Kalau dulu kenal sama gubernur saja bisa kaya raya, enggak usah korup juga bisa kaya. Bagaimana caranya? Aset pemda banyak orang sewa sama pemda harganya murah banget pakai harga pemerintah. Lalu yang dapat sewa, disewain lagi. Langsung duduk enggak usah kerja lagi," ungkap Ahok.

Titik iklan juga menjadi sasaran untuk disewakan. Bahkan, kata Ahok, omzetnya bisa miliaran rupiah per tahun.

"Termasuk titik-titik iklan, dikasih 2 titik iklan saja, tiap malam bisa dugem itu orang. Karena disewain ke orang miliaran per tahun. Sekarang saya ubah, kalau mau sewa gedung di DKI pakai jasa penilai. Kalau jasa penilai bilang sekian, ya Anda harus bayar segitu," imbuhnya.

Ahok menuturkan, untuk bisa menjalankan transparansi yang dirinya buat di Jakarta, perlu ada keadilan kepada para PNS di Jakarta. Karena itu, Ahok tidak segan-segan untuk memecat para PNS yang malas agar hanya yang jujur dan mau bekerja saja yang bekerja untuk Pemprov DKI.

"Korupsi dihapus dengan transparansi. Transparansi jalan kalau ada azas keadilan. Kalau ada yang malas ya kita berhentikan. PNS paling rendah bisa dapat gaji Rp 13 juta. Yang malas ya pecat orang gaji gede gitu," tutupnya.

(bis/bag)