Perbandingan Dinasti Politik Indonesia dengan Amerika Serikat

Jakarta - Dinasti politik menjadi perbincangan hangat menjelang Pilkada serentak 2017. Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyebut dinasti politik pun terjadi di Amerika Serikat (AS) namun berbeda cara.

"Bahwa berbicara dinasti politik sesungguhnya paradoks di demokrasi Indonesia. Kalau kita melihat realitas sesungguhnya. Berbicara dinasti politik bukan hanya domestik di Indonesia. Di negara lain problem dinasti politik juga terjadi di negara lain," kata Fariz saat diskusi bertema 'Hati-Hati Politik Dinasti Rawan Korupsi' di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).

Meski demikian, Fariz menjelaskan dinasti politik di Indonesia dan Amerika berbeda. Dinasti politik di Indonesia lebih oligarki, peran petinggi partai menjadi pertimbangan dalam menentukan calon kepala daerah.

"Kalau kita lihat ada Bush, Clinton di Amerika Serikat. Tapi apa yang membedakan? Kalau kita lihat di luar negeri itu tumbuh dalam sistem demokrasi yang tidak oligarkis. Meski Hillary walau pun suaminya mantan Presiden Amerika tapi dia melakukan konvensi dulu sehingga benar-benar memulai dari bawah kemudian muncul sebagai seorang calon presiden," pungkas Fariz.

"Kalau di Indonesia oligarki itu muncul top down, dari atas ke bawah. Kalau bapaknya menguasai partai kemungkinan anaknya duduk di DPR RI. Kalau bapaknya ketua DPD suatu partai, pasti anaknya ikutan juga di kursi partai memegang jabatan strategis. Mekanisme itu tidak hanya terjadi di struktur kepartaian tapi juga di rezim pemilu," imbuhnya.

Fariz menjelaskan dinasti politik di Indonesia menjadi lebih mencolok karena pengaruh elit partai dan orang terdekat. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menghasilkan dinasti politik koruptif.

"Pertama dinasti politik itu terjadi di banyak negara. Tetapi di Indonesia menjadi semakin kompleks karena sistem kepartaian yang oligarkis dan sistem kepartaian tidak demokratis. Di luar ada sistem intra party yang dibangun, sementara di Indonesia tidak ada intra party, sehingga tiba-tiba saja orang menjadi gubernur. Ini yang menjadi munculnya dinasti politik hari ini," jelasnya.

Kemudian Fariz membeberkan beberapa contoh dinasti politik terjadi di pilkada 2017 saat ini. Menurutnya proses pilkada Banten dan Jakarta merupakan salah di antaranya.

"Coba Anda lihat sekarang, di Banten, Andika (Hazrumy) yang sering dikaitkan dengan dinasti Atut. Itu kan dinasti yang dibangun konteks elektoral. Siapa yang bisa menunjukkan ditunjuknya WH (Wahidin Halim) dan Andika sebagai salah satu pasangan cagub dengan mekanisme open kepada seluruh partai. Yang terjadi muncul tiba-tiba ada sebuah nama. Atau sekarang di Jakarta saja, siapa yang bisa menebak sebelumnya Agus akan ditunjuk bapaknya. Itu kan dinasti yang dibangun di rezim pemilu," pungkas Fariz.

Sementara itu menurut Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti menyebutkan tiga kandidat cagub-cawagub merupakan hasil dari oligarki partai yang mendorong terjadinya dinasti politik. Sebab keputusan dan kuasa petinggi partai mempengaruhi hal tersebut.

"Secara psikologi dinasti politik itu selalu kaitannya dengan darah, hubungan kekeluargaan, hubungan emosional. Kalau melihat definisi oligarki partai itu melihat pada di situ. Dalam bahasa yang lebih luas dan dalam bahasa yang lebih sempit itu terjadi di DKI Jakarta," tutur Ray.

"Kita melihat PDIP kita melihat kekuasaan pada Mega, juga Gerindra keputusan pada Prabowo. Dan yang paling mencolok adalah Demokrat munculnya tiba-tiba last minute," imbuhnya.

(azf/dhn)