.webp)
"Ya enggak bisa dong, sesuatu itu, kalau yang mau direvisi UU (harus melalui prolegnas). Kecuali yang mau direvisi peraturan tatib (tata tertib) DPR," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).
Meski disebut hanya penyempurnaan, Arsul berpendapat revisi UU MD3 itu tetap harus masuk ke daftar prolegnas. Dia menyebut revisi UU ini masih bisa dimasukkan ke dalam prioritas prolegnas 2016.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arsul yang juga anggota panitia kerja (panja) prolegnas 2017 itu menyebut isu revisi UU MD3 sudah bergulir lama. "Kalau informal wacana sudah lama, dari sejak bahkan pada saat pergantian pertama Setnov ke Akom sudah muncul wacana itu," ungkapnya.
PDIP optimistis revisi UU MD3 itu berlangsung cepat. Menurut Arsul, revisi itu bakal tersendat.
"Ya kalau akhir tahun ini kok rasanya sulit. Pertama belum disahkan prolegnasnya. Kedua, tinggal minggu depan kita ini. Bahkan harusnya minggu ini sudah, tapi minggu depan kan akhirnya dijadwalkan," kata dia.
Usulan revisi UU MD3, kata Arsul, adalah untuk mengembalikan komposisi pimpinan dewan dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti dulu. Oleh karena itu, kata dia, usulan PDIP pun bakal disambut baik.
"Kalau usulan yang menggelinding sebetulnya usulan untuk mengembalikan agar komposisi pimpinan dewan dan AKD kembali seperti dulu. Tradisi yang baik itu enggak usah kita ubah. Proposionalitas, itu dulu yang menggelinding," bebernya.
"Hanya kebetulan kemudian sekarang ini teman PDIP punya aspirasi untuk dapat kursi pimpinan. Enggak ada yang keberatan secara prinsip saya lihat enggak ada, PPP pun enggak. Ya wajarlah PDIP dengan 109 kursi, enggak dapet kursi komplain," kata dia.
(ams/imk)
