"Saja jamin, seluruh plt memenuhi Permendagri (dalam) membuat aturan. Dalam mengambil keputusan harus berkoordinasi dengan DPRD, dengan gubernur yang cuti, dan izin tertulis dari Mendagri," kata Tjahjo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa malam (6/12/2016).
Mendagri menjamin tidak ada plt yang melawan aturan dalam menyusun APBD. Semua berjalan sesuai aturan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tjahjo kemudian menerangkan alasan mengapa seorang Plt gubernur diperbolehkan ikut menyusun anggaran. Hal ini dilakukan karena proses Pilkada berbarengan dengan waktu penyusunan APBD.
"Karena sekarang proses APBD, kalau menunggu sampai Februari harus nunggu keputusan MK dulu. Pembangunan tidak boleh macet," ujar Tjahjo. (aik/bag)











































