Pemprov DKI akan Kebut Penyerapan APBD 2016

Pemprov DKI akan Kebut Penyerapan APBD 2016

Haris Fadhil - detikNews
Selasa, 06 Des 2016 11:12 WIB
Pemprov DKI akan Kebut Penyerapan APBD 2016
Foto: Mei Amelia-detikcom
Jakarta - Penyerapan anggaran oleh pemerintah DKI Jakarta hingga saat ini baru mencapai 62 persen. Menanggapi hal tersebut, Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono akan mempercepat penyerapan anggaran di akhir tahun 2016 ini.

"APBD 2016 kemarin sudah 62 persen dari yang sudah dipertanggungjawabkan. Yang sedang berjalan dalam satu minggu ini, mungkin 20 persen akan bertambah. Sekarang memang bulan-bulan pertanggungjawaban," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2016).

Menurut perhitungannya jika tidak ada hambatan maka pada akhir Desember nanti 90 persen anggaran dapat direalisasikan penggunaannya. "Apabila semuanya lancar, target penyerapan 85 persen pada pertengahan Desember akan bisa dicapai. Dan akhir Desember insyaallah 90 persen bisa direalisasikan," ungkap pria yang akrab disapa Soni ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain menjelaskan rencananya terkait percepatan penyerapan APBD 2016, dia juga memberikan penjelasan tentang penyebab terhambatnya penyerapan tersebut. Menurutnya, beberapa proyek yang dihentikan oleh Pemprov menjadi kendala utama dalam penyerapan anggaran.

"Ada beberapa proyek sedang disetop, tahu sendiri rumah susun disetop. Itu mempengaruhi sekali realisasi penyerapan. Kemudian mengenai pengadaan lahan beberapa proyek terbentur, khususnya mengenai pengadaan lahan. Contoh konkretnya, proyek MRT saja terbentur pengadaan lahan," jelas Sumarsono.

Dirinya juga menyatakan telah melakukan langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ia mengambil contoh penyelesaian masalah pembebasan lahan MRT.

"Lahan yang dulu milik tanah negara, apakah bisa dipakai atau tidak. Ini kan butuh koordinasi dengan Kementerian Agraria. Dan kami sudah berkoordinasi dan keputusannya memang sudah bisa dibayar, dan sekarang segera direalisasikan," imbuh pria yang juga menjabat Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini. (HSF/rvk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads