"Yang menyewa bus adalah masyarakat dari kelurahan, ada suratnya. Yang tujuannya adalah untuk mengikuti parade kebhinnekaan. Kalau di luar ada tempelan parpol itu di luar tanggung jawab PPD," kata Putu kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).
Putu mempersilakan pihak yang menyebut pihak parpol menyewa bus PPD untuk langsung mengkonfirmasi. "Kalau ada yang ngaku-ngaku bilang parpol yang sewa bus suruh datang ke PPD," ujarnya.
"Transjakarta sendiri nggak ada yang namanya disewa-sewain. Sampai saat ini kami belum sampai batas menyewakan bus seingat saya tidak pernah ada," ujar Budi.
Dia menegaskan pengelola TransJ selalu bersikap netral dalam memberikan pelayanan. "Ini satu kesalahan yang tidak boleh terulang karena Transjakarta selalu menjaga netralitas. Tidak peduli dari golongan mana, dari partai apa, ikut kubu siapa, apalagi ini menjelang Pilkada. Kami semua layani dengan sama," tuturnya.
Dia memastikan akan memberikan sanksi kepada PPD sebagai operator terkait dengan penyewaan bus.
"Kami sudah bikin surat teguran ke PPD. Kami juga lagi mempelajari aspek denda apa yang kira-kira harus mereka cover dengan aspek ini semua," ujar Budi.
Sanksi akan diberikan terkait disewanya bus TransJ yang dikendalikan PPD. Budi menyebut ada ketidaksengajaan dari Perum PPD mengizinkan penggunaan bus TransJakarta.
"Mereka tidak sengaja menggunakan. Jadi seperti penjelasan Pak Putu ada permintaan masyarakat untuk menyewa kendaraan dan beliau mengizinkan untuk menggunakan armada yang non TransJakarta. Bukan yang TransJakarta karena sudah dikontrak oleh TransJakarta dan kalau sudah dikontrak TransJakarta itu tidak bisa gunakan untuk yang lain," jelas Budi.
(HSF/fdn)
