"Istilah titipan itu tidak ada. Dinamika pembahasan saya tegaskan, APBD itu milik berdua unsur pemerintahan daerah eksekutif dan legislatif. Draft yang disiapkan oleh eksekutif sangat dimungkinkan ada diubah ketika dibahas," kata Sumarsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (5/12/2016).
Sumarsono mengatakan, titipan yang ada adalah titipan dari Tuhan untuk melayani masyarakat. "Kalau ada titipan ya titipan Tuhan untuk amanah, untuk melayani masyarakat miskin seperti itu ada," ucapnya.
"Contoh pengadaan air bersih di Muara Kamal itu konkrit. Kalau itu ada tambahan karena memang untuk kepentingan bersama mereka saat ini membutuhkan air bersih," ucap Sumarsono.
Selain pengadaan air bersih Ia juga menjelaskan penambahan APBD yang digunakan untuk pembelian lahan yang digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Ia juga menjelaskan tentang anggapan draft RAPBD yang telah diobrak-abrik.
"APBD tidak diobrak-abrik tapi dilakukan penyesuaian, disesuaikan. Ada tiga faktor penyesuaian, satu UMP naik dari Rp 3,1 juta menjadi Rp 3,3 juta. Kedua harga BBM kemudian ada penyesuaian harga komponen. Dan yang terakhir adalah nanti kelak jangan kaget karena ada PP 18/2016 tentang organisasi perangkat daerah berubah pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian mengenai penempatan dan seterusnya," jelasnya.
Ia juga menyampaikan perubahan yang terjadi tersebut merupakan bentuk dari peranan DPRD. "Jadi kalau tidak ada perubahan ya malah dipertanyakan peran DPRD. Karena itu kita harus berikan ruang untuk adanya perubahan penyesuaian dari aspirasi rakyat melalui DPRD baik dari hasil reses maupun pemikiran yang berkembang," jelas Sumarsono.
Sebelumnya, pria yang akrab disapa Soni ini menyampaikan pidatonya di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD 2017. Rapat ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.
(HSF/rvk)
