Dirut TransJakarta Jelaskan Busnya Tidak Dapat Disewa untuk Apapun

Jakarta - Direktur Utama (Dirut) PT TransJakarta Budi Kaliwono membantah tudingan armada bus TransJakarta disewakan untuk kegiatan partai politik. Menurutnya hal tersebut merupakan ketidaksengajaan yang dilakukan operator.

"TransJakarta sendiri enggak ada yang namanya disewa-sewain. Sampai saat ini kami belum sampai batas menyewakan bus seingat saya tidak pernah ada," kata Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2016).

Ia menjelaskan bahwa bus yang pada hari Minggu (4/12/2016) kemarin digunakan ada di bawah kontrak TransJakarta dengan Perum PPD. Menurutnya, seluruh armada bus yang sudah dikontrak TransJakarta hanya boleh digunakan untuk operasional TransJakarta.

Dalam kejadian tersebut menurut Budi ada ketidaksengajaan dari Perum PPD menggunakan bus TransJakarta. Dia menyatakan bahwa Dirut Perum PPD, Pande Putu Yasa sebenarnya hanya mengizinkan penggunaan bus yang bukan di bawah kontrak TransJakarta.

"Mereka tidak sengaja menggunakan, jadi seperti penjelasan Pak Putu ada permintaan masyarakat untuk menyewa kendaraan dan beliau mengizinkan untuk menggunakan armada yang non TransJakarta. Bukan yang TransJakarta karena sudah dikontrak oleh TransJakarta dan kalau sudah dikontrak TransJakarta itu tidak bisa gunakan untuk yang lain," jelas Budi.

Ia menjelaskan ada kemungkinan bus-bus non TransJakarta yang ada di pool Ciputat tidak bisa keluar. Hingga terjadi kesalahan yaitu penggunaan armada bus transjakarta.

"Kita tahu hari Jumat yang lalu itu ada sholat dan doa bareng di Monas. Itu disiapkan juga bus armada TransJakarta PPD untuk bantu sarana angkutan pulang. Itu ada beberapa bus yang kembalinya terlambat sehingga mereka yang di Ciputat itu terlalu padat dan bus-bus di dalam nggak bisa keluar. Ini pendapat mereka bus-bus non TransJakarta itu nggak bisa keluar," jelasnya.

Dirinya sendiri masih akan memastikan jumlah bus yang terpakai pada kegiatan hari Minggu tersebut. Menurutnya hal tersebut dapat dicek dari data GPS yang terpasang di bus TransJakarta.

"Kita punya data semua GPS, begitu hidup kita tahu itu bus kita. Ini lagi kita itu hitung berapa, kami sudah dari pagi sampai sore ini mencoba analisa," tambahnya.

Terkait sanksi sendiri pihak TransJakarta akan melihat besaran denda yang bisa dikenakan kepada PPD sebagai operator. "Kami sudah bikin surat teguran ke PPD. Kami juga lagi mempelajari aspek denda apa yang kira-kira harus mereka cover dengan aspek ini semua," ujarnya.

Budi juga menjelaskan perbedaan antara penggunaan bus pada aksi 2 Desember lalu dengan aksi 4 Desember kemarin. Menurutnya untuk aksi 2 Desember tidak ada transaksi sewa menyewa bus yang dilakukan.

Hal tersebut murni bantuan untuk mengantar pulang peserta aksi berdasarkan permintaan dari Kementerian Perhubungan. Hal serupa juga pernah terjadi pada aksi 4 November yang lalu.

"Itu kita rekomendasikan supaya boleh digunakan armada yang standby untuk mengantar pulang. Seperti juga kejadian di 4 November, kita juga diinformasikan malamnya bahwa besok diminta oleh pihak Kemenhub menyiapkan armada. Itu juga support, tidak ada transaksi sewa menyewa seperti saat ini," imbuh Dirut PT TransJakarta ini. (HSF/rvk)