Timses Agus: Bawaslu DKI Jangan Kaku dalam Melihat Program Cagub

Jakarta - Timses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI terlalu kaku dalam menyikapi program Rp 1 miliar tiap RW. Wacana program tersebut belakangan menimbulkan isu 'money politic' terhadap pasangan nomor urut satu ini.

"Jadi kami mohon Bawaslu tidak terlalu kaku. Melihat ini memiliki preseden dasar etis, sumber visi misi tanpa pernah mendapat catatan. Mohon ini tidak menjadikan paslon kami didiskreditkan," tegas Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Agus-Sylvi, Didi irawadi Syamsuddin di posko pemenangan Agus-Sylvi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).

Program yang diwacanakan Agus-Sylvi menurut Didi serupa dengan program pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Yakni program dana Rp 1,4 M per desa setiap tahunnya.

Ditambahkan Didi, pengucuran dana desa juga diwacanakan dua pasangan calon saat Pilpres tahun 2014, yakni Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Baik Jokowi dan Prabowo mengkampanyekan hal yang sama, yakni dana desa sebesar Rp 1 miliar dan tidak ditegur oleh Bawaslu. Pengucuran dana desa sendiri merupakan amanat dari UU Desa.

Didi mengatakan program yang digagas Agus-Sylvi bukanlah money politic atau politik uang. Sebab nantinya dana itu akan turun ke masyarakat lewat sebuah program.

"Jadi tidak dengan membagikan uang cash. RW mengelolanya dalam bentuk sebuah program yang mereka putuskan dan butuhkan selama setahun. Tentu harus dengan persetujuan DPRD," urai Didi.

Mengenai visi misi yang diserahkan ke KPUD DKI dan tidak mencantumkan program tersebut, kata Didi, memang benar adanya. Namun program Rp 1 miliar per desa disebutnya adalah penjabaran secara detail dari visi misi 10 program unggulan Agus-Sylvi.

"Pada halaman 29 dari visi misi yang disampaikan ke KPUD DKI jelas disebutkan bahwa siap mengelaborasi visi dan misi dalam rangkaian kampanye pilgub DKI. Sehingga memberikan gambaran yang lebih operasional serta sasaran yang lebih kuantitatif kepada masyarakat luas," terang Didi.

"Berdasarkan fakta di atas, maka dugaan pelanggaran administrasi apalagi money politic sangatlah jauh," pungkas dia. (msl/elz)