Soal Penghapusan UN, Menristek Dikti: Tunggu Rapat dengan Presiden

Malang - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohammad Nasir enggan berkomentar mengenai moratorium Ujian Nasional (UN) yang diputuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Rencananya akan ada rapat kabinet mengenai ini bersama Presiden Jokowi.

"Kami menunggu hasil rapat dengan Bapak Presiden," kata Nasir menjawab pertanyaan wartawan usai membuka 2016 International Management Accounting Symposium 'The Frontiers of Accounting' di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Senin (5/12/2016).

Nasir mengatakan, UN selama ini menjadi salah satu persyaratan bagi mahasiswa baru untuk mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Tentu saja moratorium UN juga mengubah persyaratan ini.

"Seandainya nanti harus ada penyesuaian, akan kita jalankan," tegasnya kemudian.

Nasir belum dapat berkomentar banyak mengenai dampak moratorium UN. Dia enggan menjawab karena pembahasan masih menanti hasil rapat kabinet terbatas bersama Presiden Jokowi,

"Pada intinya kami menginginkan pendidikan tinggi di Indonesia jelas, dan memiliki kredibilitas yang juga jelas di mata dunia internasional," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Nasir juga menyebut kendala pengembangan pendidikan yang terganjal dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pada regulasi itu, Pemda tidak dapat membiayai pendidikan. Padahal, SMA/SMK kini sudah dalam pengelolaan Pemerintah Propinsi. "Aturannya juga akan dikaji juga," sebut dia. (bag/tor)