.webp)
"Tidak memanggil parpol. Tidak ada hubungan kami sebagai pelaksana administrasi perizinan dengan parpol, karena yang meminta itu bukan parpol," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).
Menurutnya, perizinan untuk acara tersebut diminta oleh panitia. Oleh sebab itu, pihaknya hanya akan memanggil panitia parade Bhinneka Tunggal Ika.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sumarsono juga menyatakan, setelah kejadian ini, pihaknya akan berpikir ulang untuk memberikan izin untuk acara serupa. "Atas nama aliansi kebangsaan kalau berikutnya meminta izin, misalnya minggu depannya meminta izin serupa, pasti akan kita pertimbangkan 100 kali untuk memberikan izin. Ini masuk sebagai catatan," ungkapnya.
Dia menjelaskan, saat panitia mengurus perizinan, pihaknya telah berupaya memastikan tidak ada aturan yang dilanggar. Menurutnya, panitia juga telah menyatakan sanggup untuk mengikuti aturan yang berlaku.
"Saat awal kita ketat sekali, sampai 2 kali, 3 kali, kita tegaskan supaya betul-betul putih tanpa atribut partai politik. Dan disanggupi berkali-kali. Dengan demikian, manusia harus percaya kepada komitmen karena kalau kita curiga terus, tidak jadi-jadi acaranya," ucap Sumarsono.
Pria yang akrab disapa Soni ini juga menjelaskan adalah hal yang wajar apabila terjadi perbedaan antara perencanaan dan kejadian di lapangan. Namun, ia menolak hal tersebut dinyatakan sebagai kecolongan dari pemerintah.
"Kalau kita disebut kecolongan, ya tidak juga, karena dari segi perizinan sudah cermat. Prasyarat sudah dilakukan, komunikasi sebagai persiapan sudah dilakukan. Bahkan panitia sendiri merasa siap. Mungkin kemampuan kontrolnya yang kurang karena partisipasi masyarakat yang luar biasa," pungkasnya.
(HSF/jor)
