Jajaki Kerjasama dengan BPN, Banyuwangi Ingin Maksimalkan Tata Ruang

Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, tengah berupaya menjajaki kerjasama dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) dalam bidang perencanaan tata ruang. Kabupaten paling timur pulau Jawa itu ingin mengintegrasikan sistem informasi pertanahan yang dimiliki BPN dengan konsep tata ruang yang dimiliki oleh Banyuwangi.

Harapan itu disampaikan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas saat menerima kunjungan rombongan peserta Rakor Tata Ruang Kementerian Tata Ruang dan Agraria di Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi, Kamis (1/12/2016). Rombongan dipimpin Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Tata Ruang dan Agraria, Virgo Eresta Jaya.

Anas mengatakan, perencanaan tata ruang suatu daerah erat kaitannya dengan pemanfaatan lahan. Karena itu perlu adanya integrasi data antara pemerintah daerah sebagai penyusunan perencanaan tata ruang wilayah dengan BPN sebagai pihak yang berwenang menetapkan kebijakan bidang pertanahan.

"Sebenarnya sentral pengaturan tata ruang itu ada di BPN. Pemkab hanya sebagai penjaganya. Untuk itu kami ingin bersinergi untuk memaksimalkan pelaksanaan tata ruang daerah," kata Abdullah yang akrab disapa Anas itu.

Kerjasama itu nantinya akan mengolaborasikan sistem informasi pertanahan yang dimiliki BPN dengan konsep tata ruang yang dimiliki Banyuwangi.

"Jadi, saat seseorang mencari informasi di BPN yang didapat tidak hanya tentang status tanahnya. Tetapi juga meliputi tata ruangnya. Di sana nanti (kita) akan dapat keterangan berapa persentase yang bisa dibangun, harus berapa meter dari jalan dan lain sebagainya," harap Anas.

Untuk menindaklanjuti permintaan itu, dalam waktu dekat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi akan segera mengintergrasikan data dengan BPN.

Foto: Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (Dok. Humas Pemkab Banyuwangi )

Selama ini, lanjut Anas, Banyuwangi memiliki perhatian yang tinggi terhadap pengendalian tata ruang. Bahkan, perencanaan tata ruang Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 yang lalu mendapatkan penghargaan terbaik tingkat nasional dari Kementerian Tata Ruang dan Agraria.

"Tentu hal ini (perencanaan tata ruang Kabupaten Banyuwangi) harus terus kita tingkatkan agar pembangunan di Banyuwangi tetap terkendali," ujarnya.

Gagasan Anas itu disambut positif oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Tata Ruang dan Agraria, Virgo. Menurutnya, dengan integrasi informasi pertanahan dan tata ruang tersebut, dapat menekan pelanggaran tata ruang.

"Diharapkan dengan ini bidang-bidang tanah dan penggunaannya bisa terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat," kata Virgo. (kst/nwy)