Jokowi: Semakin Sedikit yang Dipenjara Artinya Berhasil Cegah Korupsi

Jakarta - Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2016. Jokowi mengeluhkan masih banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif yang terlibat kasus korupsi.

Padahal Jokowi menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintahan berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, pemberantasan korupsi harus tetap digencarkan.

"Walaupun saat ini IPK (indeks persepsi korupsi) Indonesia masih berada di urutan 88, tapi adalah fakta bahwa pemberantasan korupsi di negara kita tidak akan pernah berhenti," kata Jokowi di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Jokowi mengaku mendapat laporan sebanyak 122 anggota DPR dan DPRD serta 25 menteri atau kepala lembaga pemerintah dipenjara karena kasus korupsi.

Selain itu, ada 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan wali kota, 130 pejabat eselon I-III, serta 14 hakim yang sudah dipenjara karena korupsi.

"Jangan diberikan tepuk tangan untuk ini," kata dia.

Jokowi menilai, tolok ukur kesuksesan pemberantasan korupsi bukan pada tingginya jumlah orang yang ditangkap. "Menurut saya, semakin sedikit yang dipenjara, itu artinya kita semakin berhasil mencegah dan memberantas korupsi," katanya.

Dia juga menceritakan pertemuannya dengan anggota Kongres Amerika Serikat. Saat itu Jokowi ditanya soal pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Pertanyaan saat itu terus terang agak menekan diri saya. Saya merasa, saya jawab saat itu seperti tadi, ada sekian orang menteri, ada sekian orang gubernur, ada sekian orang bupati, wali kota, ada sekian anggota DPR, DPRD yang sudah dipenjara. Saya tanya, di Amerika berapa?" katanya.

"Tapi sekali lagi, ini menurut saya bukan prestasi. Prestasinya kalau pelayanan publik baik. Prestasinya adalah kalau sistem pemerintahan kita semuanya berjalan efektif," imbuhnya.

Karena, lanjut Jokowi, jika dilihat dari indeks daya saing, Indonesia memiliki beberapa masalah. Pertama, berkaitan dengan korupsi. Kedua, berkaitan dengan inefisiensi birokrasi, dan ketiga berkaitan dengan ketertinggalan infrastruktur.

"Kalau ini bisa dikerjakan yang berkaitan dengan tadi, indeks persepsi korupsi, yang berkaitan dengan indeks daya saing, berkaitan dengan ease of doing business, saya kira kita akan menempati ranking yang baik," kata Jokowi.

(jor/fdn)