"Perbaikan mekanisme termasuk rezim SPJ. Khusus SPJ, saya sampaikan sekarang yang namanya PPL, Penyuluh Pertanian Lapangan, tak kelihatan lalu lalang di sawah karena energinya habis untuk urus SPJ," ujar Jokowi dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).
Selain itu, guru-guru yang berdinas ke daerah juga melakukan hal yang sama. Padahal mereka ditugaskan untuk mengajar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Foto: Bagus Prihantoro Nugroho/detikcomPresiden Jokowi dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Kamis (1/12/2016) |
Rupanya mereka diminta membuat SPJ hingga 16 sampai 44 rangkap. Inilah yang menurut Jokowi tidak efektif.
"Saya minta maksimal 2. Paling penting bagaimana mudah kontrol, cek dan awasi," kata Jokowi. (bpn/fdn)












































Foto: Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom