KPK: Bila Ada Kecurigaan di LHKPN Calon Kepala Daerah Bisa Dilaporkan

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaporkan harta kekayaan para calon kepala daerah. Laporan itu berasal dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetorkan para calon kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masyarakat bisa memantau LHKPN itu melalui situs KPK atau KPU. Namun apabila ada kejanggalan atau kecurigaan berkaitan dengan hal itu, masyarakat dapat melaporkannya.

"Masyarakat bisa menggunakan informasi tersebut (tentang LHKPN) sebagai salah satu dasar untuk memilih. Jika ditemukan ada kecurigaan ada harta yang belum dicantumkan bisa dilaporkan," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2016).

Salah satu pengumuman tentang harta kekayaan para calon kepala daerah itu berasal dari DKI Jakarta. Untuk Ibu Kota, ada 3 pasangan calon kepala daerah yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Berikut adalah total kekayaan beserta tanggal lapor para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta:

Agus Harimurti Yudhoyono (3/10/2016)
Rp 15.291.805.024
USD 511.322

Sylviana Murni (1/3/2015)
Rp 8.369.075.364
USD 0

Basuki Tjahaja Purnama (21/9/2016)
Rp 25.655.887.496
USD 7.228

Djarot Saiful Hidayat (6/10/2016)
Rp 6.295.603.364
USD 0

Anies Baswedan (20/9/2016)
Rp 7.307.042.605
USD 8.893

Sandiaga Salahudin Uno (29/9/2016)
Rp 3.856.763.292.656
USD 10.347.381

Kemudian untuk wilayah lainnya yaitu dari Banten. Berikut adalah total kekayaan beserta tanggal lapor para calon gubernur dan wakil gubernur Banten:

Wahidin Halim (21/9/2016)
Rp Rp 17.942.004.193

Andika Hazrumy (31/12/2015)
Rp 20.744.339.190

Rano Karno (1/12/2015)
Rp 15.794.639.511

Embay Mulya Syarief (3/10/2016)
Rp 2.097.176.000 (dha/rvk)