Menpan Sebut Sistem E-Goverment dan E-Budgeting Akan Kurangi Praktik Pungli

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur ingin semua daerah sudah bisa melaksanakan e-goverment dan e-budgeting pada 2017 mendatang. Langkah itu dinilai bisa mengurangi potensi praktik pungutan liar (pungli).

"Sekarang di beberapa daerah sudah kita jadikan role model. Jadi di daerah sudah banyak kepala daerah yang punya inovasi. Jadi sehingga yangg sudah melakukan e-budgeting dan e-goverment kita jadikan model, supaya daerah lain tinggal niru saja," kata Asman di kantornya, Jalan Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2016).

"Di samping itu, kita sedang mempersiapkan bersama Kominfo, Kemenkeu dan Bappenas untuk membuat standar nasionalnya. Moga-moga di 2017 sudah go e-goverment dan e-budgeting," lanjutnya.

Sejauh ini, baru beberapa provinsi di Pulau Jawa yang sudah menerapkan sistem e-goverment dan e-budgeting di Indonesia. Daerah tersebut antara lain Jawa Timur, Yogyakarta dan Jawa Barat.

Asman mengatakan, sistem e-goverment bisa mengurangi kemungkinan bertemunya pengurus dan pemilik wewenang sehingga praktik pungli di tiap lembaga bisa berkurang. Dia juga berharap transaksi dengan uang tunai bisa dikurangi untuk pengurusan surat-surat di semua lembaga.

"Jadi dia hanya ketemu counter dan sistem. Yaitu dengan memperbaiki pelayanan publik yang selama ini konvensional diganti dengan IT," ujarn Asman.

"Sistem ini kita buat online, termasuk perbankan. Kemudian sistem alat bayar, jadi tidak pakai uang tunai tapi pakai ATM dan sejenisnya," tutupnya. (bis/idh)