Kader PKS di DPRD Maluku Tolak Mobil Dinas Toyota Camry

Ambon - Sama-sama kader PKS, belum tentu sikapnya sama. Bila Ketua MPR Hidayat Nurwahid menerima pemberian mobil dinas Toyota Camry, Wakil Ketua DPRD Maluku Sudarmo menolak mobil sejenis sebagai mobil dinasnya. Sikap Sudarmo ini sebagai komitmen kader PKS untuk menerima pembelian fasilitas negara yang berlebihan. Bagi Sudarmo, mobil Toyota Camry tipe 2.400 cc seharga Rp 360 juta itu terlalu berlebihan. "Saya sudah menyampaikan kepada Sekwan untuk mengembalikan mobil dinas jabatan wakil ketua DPRD kepada pemerintah Provinsi Maluku," ungkap Sudarmo kepada detikcom di kediamannya, kompleks perumahan DPRD Maluku, Jl. Kebun Cengkih Ambon, Rabu (6/4/2005).Mantan ketua DPW PKS Maluku ini mengatakan, pengembalian mobil tersebut dinilainya sudah tepat. Pasalnya, kondisi masyarakat Maluku yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan masih belajar menata perekonomian dan pembangunan daerah pasca konflik seharusnya menjadi prioritas penanganan. "Mengedepankan kepentingan rakyat Maluku adalah segala-galanya dari kepentingan individu maupun kelompok," tandasnya.Dijelaskan Sudarmo, saat ini tercatat 42,7 persen masyarakat Maluku hidup di bawah garis kemiskinan. Apalagi hingga kini masih ada 15.788 KK pengungsi yang belum tertangani. "Saya heran, kondisi demikian, namun banyak pejabat kita yang hidup mewah diatas penderitaan masyarakat," tukas staf pengajar Universitas Darussalam Ambon ini.Ditegaskan, bukan saja dirinya menolak pemberian fasilitas tersebut, tapi sudah merupakan komitmen PKS untuk menolak fasilitas mewah itu. "Secara kepartaian kami juga tolak," tegas dia. Sudarmo juga meminta kepada semua pejabat di Maluku untuk tidak hidup dalam bergelimangan harta dan menonjolkan simbol kemewahan disaat kondisi masyarakat Maluku masih terpuruk. "Seharusnya ini menjadi tolak ukur semua pejabat, baik di legislatif maupun eksekutif," pinta dia. (asy/)