Hal tersebut diketahui usai rapat antara Dewan Pembina dan perwakilan DPP Golkar di Bakrie Tower, Senin (28/11). Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai menyatakan memberi argumentasi yang akhirnya membuat Ical Cs menerima keputusan pergantian Akom.
"Kemarin dari pembina ada 15, DPP 12 orang. Kita beri argumentasi, kasih pandangan. Sampai kesepakatan menerima itu. Yang bicara Sekjen (Idrus Marham, red) dan saya," ungkap Yorrys saat dihubungi, Selasa (29/11/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ical Cs beranggapan Ketua DPR harus fokus. DPP pun menjamin Novanto siap menjalankan tugas dengan baik karena untuk urusan konsolidasi internal partai usai adanya dualisme, itu telah dilakukan Novanto enam bulan belakangan secara intensif.
"Saya pikir pertimbangannya obyektif. Sebagai ketum partai, konsolidasi internal total sudah 6 bulan secara intensif. Masalah internal bisa dilakukan bersama struktur yang ada di DPP, bisa menunjang dia. Jadi dia (Novanto) bisa lebih fokus pada DPR juga," tutur Yorrys.
Meski begitu, Novanto disebutnya tetap siap menjalani tugasnya sebagai Ketum Golkar. Sistem pembagian tugas nantinya akan diatur bersama Ketua Harian dan petinggi di DPP lainnya.
"Pak Idrus menjelaskan soal itu (kepada Ical Cs), saya memperkuat soal mekanisme yang sudah kita lakukan sampai pleno," kata dia.
Dewan Pembina dan dewan-dewan lainnya disebut Yorrys sempat kaget dengan rencana pergantian Ketua DPR yang diumumkan tanpa ada konsultasi terlebih dahulu. Namun akhirnya setelah pertemuan kemarin dan DPP memberi argumentasi, Ical yang juga merupakan mantan Ketum Golkar itu akhirnya menerima.
"Ini soal cara, yang menurut mereka itu etika. Kenapa tidak bicarakan dulu dan langsung diputuskan ke pleno. Mereka kaget. Akhirnya kita jelaskan. proses sudah dilakukan setelah tanggal 8, setelah putusan MK," terang Yorrys.
MK memenangkan sebagian gugatan Novanto terkait pasal dalam UU ITE. Ini masih terkait dengan kasus 'Papa Minta Saham' yang menjeratnya dan membuat Novanto mundur dari kursi Ketua DPR lalu digantikan Akom. MKD-pun setelah putusan MK itu memutuskan merehabilitasi nama Novanto.
"Semua sepakat bahwa, bulan Mei Novanto jadi Ketum. Ketum adalah simbol dan marwah partai. Dalam keputusan itu dan dari MK dan MKD, merehabilitasi. Kan sudah clear. kita harus rehabilitasi dia, sebagai Ketum," ucap Yorrys.
"Proses itu kan bukan Ade menggantikan dia (Novanto), karena saat itu ada situasi politik. Sekarang sudah clear semua, maka kita kembalikan lagi," imbuhnya.
Yorrys dan anggota DPP lainnya memastikan kepada Dewan Pembina, Dewan Kehortmatan, dan Dewan Pakar bahwa proses pergantian untuk posisi Ketua DPR tidak dalam waktu singkat. Berbagai mekanisme internal sudah dilalui sejak ada putusan MK.
"Tadinya ada yang berkeinginan disosialisasi baru pleno. Kita hitung waktu dan momentum. Jadi sosialisasi ke dalam dan luar. Ke dalam kita anggap keluarga, kita bagi tugas," sebut Yorrys.
"Begitu selesai sosialisasi ke fraksi. Tanggal 23 kemarin sosialisasi ke para pimpinan DPD I di Bali. Sebelim ketemu wanbin kemarin, ada komunikasi yang dibangun oleh Ketuma. Kemarin saya sosialisasi ke ormas dan sayap partai baru menyusul ke pertemuan," tambah dia.
Saat ini DPP dikatakan Yorrys sudah mendapat restu dari Wanbin. Kini mereka tengah melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain yang ada di DPR.
"Tugas kedua, fraksi dan DPP untuk melakukan komunikasi politik dengan DPR. Dengan para pimpinan dan fraksi-fraksi partai lain," tutup Yorrys.
(elz/dnu)











































