Imparsial: Batalkan Pembelian Rumah Mewah untuk Dubes PBB

Jakarta - Lembaga pemantau HAM Imparsoal mendesak Departemen Luar Negeri RI agar meninjau kembali pembelian rumah seharga 9,6 juta franc Swiss atau sekitar Rp 75 miliar untuk Duta Besar dan Perwakilan Tetap RI untuk PBB di Jenewa Makarim Wibisono.Menurut Sekretaris Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, pembelian rumah untuk Ketua Komisi HAM PBB itu menunjukkan pemerintah khususnya deplu tidak memiki kepekaaan atas kondisi bangsa Indonesia yang sedang dilanda krisis."Pemerintah tidak punya sense of crisis. Seharusnya diplomat dan seluruh pejabat Indonesia di dalam maupun luar negeri hidup sederhana tanpa meninggalkan kualitas pelayanan," kata Poengky ketika ditemui detikcom di kantor Imparsial, Jl. Diponegoro, Jakarta, Rabu (6/4/2005).Pembelian rumah mewah tersebut dinilai tidak patut dilakukan karena Indonesia sedang dilanda krisis multidimensi. Apalagi Indonesia baru mengalami bencana tsunami di Aceh dan disusul bencana gempa bumi di Nias, Sumatera Utara, dan sekitarnya.Selain itu kondisi rakyat kecil makin terjepit sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. "Karena itu pembelian rumah mewah itu perlu ditinjau kembali. Kalau tidak ini akan dipermalukan di mata dunia internasional karena Indonesia sekarang dalam kondisi krisis," lanjut Poengky.Poengky juga meminta semua pihak untuk kritis terhadap perilaku hidup mewah para pejabat. "Semua pihak harus kritis terhadap kemewahan-kemewahan yang dipertontonkan pejabat. Itu harus ditinggalkan dalam kondisi banga Indonesia terkena bencana. Kalau tidak itu akan melakai hati rakyat."Sebagaimana diberitakan deplu membeli rumah mewah di Route' de la tatite, Distrik Collonge-Bellerive, Jenewa, Swiss, untuk rumah dinas Makarim Wibisono. Pembelian rumah seluas 10 ribu meter persegi yang dilengkapi kolam renang ini menjadi perhatian Harian Swiss Le Matin karena dilakukan di tengah mengalirnya bantuan internasional untuk korban tsunami di Indonesia.Selain rumah mewah di Swiss itu deplu juga dilaporkan berencana membeli 15 rumah lain di luar negeri. Saat ini proses pembelian tiga rumah sudah hampir tuntas, sedangkan 12 rumah masih dirundingkan. Anggaran yang diajukan deplu untuk pembelian 12 rumah adalah Rp 1,05 triliun, sedang anggaran pembelian rumah lainnya belum diketahui. (gtp/)