Wujudkan Transparansi Pemilu, KPU Jalin Kerja Sama dengan KIP

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani MoU dengan Komisi Informasi Pusat (KIP). Hal ini bertujuan untuk melakukan kerja sama dalam meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik menjelang Pilkada serentak.

Penandataganan MoU dilakukan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016). Kegiatan ini juga sekaligus sebagai pembukaan rapat evaluasi kehumasan KPU Daerah seluruh Indonesia. Hadir dalam rapat ini adalah Ketua KPU Juri Ardiantoro, Ketua KIP John Fresly Hutahean, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, dan Sekjen KPU Arif Rahman Hakim.

Foto: Muhammad Fida Ul Haq/detikcom MoU ini salah satu cara untuk memastikan Pemilu 2017 dan secara khusus pemilihan 2019 berjalan transparan.

"Saya apresiasi atas kesepahaman KPU dan KIP terkait kepada kerja sama keterbukaan publik untuk pemilihan wali kota, bupati dan gubernur. Kesepahaman ini adalah salah satu cara memastikan untuk membuat Pemilu 2017 dan secara khusus pemilihan 2019 berjalan transparan dan berintegritas," ujar Ketua KIP John Fresly.

Sementara itu, Ketua KPU Juri Ardiantoro menegaskan banyak kendala yang dihadapi oleh KPU terutama dalam menghadapi Pilkada serentak yang membutuhkan penyampaian informasi ke publik guna meminimalisir terjadinya konflik usai Pilkada.

"Ini penting ditindaklanjuti dari sisi koordinasi maupun teknis bagaimana implementasi kehumasan di seluruh daerah. Sekarang sudah muncul beberapa sengketa informasi yang ditangani KIP daerah. Ini suatu kegiatan penting karena fungsi kehumasan adalah lembaga yang melayani kepentingan para peserta Pemilu," katanya.

Sedikitnya 34 staf kehumasan dari masing-masing KPUD Provinsi turut serta dalam acara ini. Rencananya, KPU akan melakukan rapat kehumasan hingga 6 hari ke depan untuk membahas persiapan menghadapi Pilkada serentak 2017 nanti. (aan/aan)