.webp)
Ini bermula sejak rapat pleno DPP Partai Golkar pada Senin (21/11/2016) memutuskan untuk mengusulkan kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Novanto sendiri saat ini menjabat sebagai Ketum Golkar.
"Tentang Novanto sudah keputusan DPP. Langkah selanjutnya adalah melakukan komunikasi politik pada pihak yang memiliki kompetensi memutuskan itu," kata Ketua Harian Golkar Nurdin Halid seusai rapat pleno.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tentu saja usul ini menuai reaksi berbagai pihak, baik dari kalangan anggota DPR sendiri maupun publik. Sementara itu, Presiden Jokowi menyerahkan keputusan ini ke DPR karena itu ranah legislatif.
Giliran Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung yang kemudian bersikap. Mereka merasa keberatan bilamana Novanto merangkap jabatan Ketua DPR dan Ketum Golkar.
 Foto: Fida/detikcom |
"Saya katakan barangkali dua jabatan strategis ini memerlukan waktu yang begitu besar dari pejabatnya, sebaiknya tidak dirangkap," ujar Ical usai melakukan pertemuan dengan Akbar di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (25/11).
Ical menegaskan bahwa dirinya belum mengetahui urgensi dari penetapan Setya Novanto itu. "Apa yang mendesak dari pergantian itu, tanyakan sendiri sama mereka. Saya sendiri, kita harus menetapkan bersama-sama dan tidak bisa menjawab kenapa harus diganti," jelasnya.
Akbar Tandjung, yang pada periode 1999-2004 juga merangkap jabatan Ketum Golkar sekaligus Ketua DPR, pun tak setuju bila Novanto melakukan hal yang sama. Menurut dia, jabatan itu sesuatu yang berat.
"Mengemban tugas mengenai posisi seseorang memang sebaiknya seseorang betul-betul fokus dalam melaksanakan tugasnya. Kami ingin, terutama dalam perspektif partai, kami ingin ke depan semakin baik. Semakin dapat dukungan. Semakin dapat apresiasi dari publik. Ya, harapannya kami, semoga nanti 2019 tentu bisa menarik perolehan dari pemilu sebelumnya," ujar Akbar.
Pertemuan dua mantan Ketum Golkar itu pun mengambil kesimpulan bahwa DPP harus memutuskan bersama Dewan Pembina bila ingin mengusulkan Novanto jadi Ketua DPR. Tetapi kemudian Novanto sempat dibela oleh Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono.
"Pak Novanto juga sudah menyatakan bisa atur waktunya, sehingga tidak masalah," kata Agung.
Akhirnya DPP dan Wanbin Golkar pun bertemu pada Senin (28/11). Entah apa yang dibicarakan dalam pertemuan tertutup itu, tetapi Ical melunak dan berbalik men-support penuh Novanto untuk rangkap jabatan. Tetapi, tak ada Akbar Tandjung dalam pertemuan ini.
 Ical bersalaman dengan Novanto usai pertemuan. Foto: Grandyos Zafna |
"Saya katakan pada waktunya itu perlu waktu yang cukup. Pada pembicaraan Jumat lalu, beliau siap menjabat dua-duanya, dan membagi masalah-masalah yang ada, baik DPR dengan Golkar," papar Ical usai pertemuan di Bakrie Tower, Jakarta Selatan.
Pertemuan itu memang berlangsung cukup lama, mulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 17.30 WIB. Bersamaan dengan berakhirnya pertemuan itu, Ketua DPR Ade Komarudin, yang akan digeser Novanto, tiba di gedung DPR.
Ade atau yang akrab disapa Akom itu sebetulnya tengah dirawat di RSPAD, tetapi dia bergegas rapat bersama pimpinan DPR lainnya. Setelah lebih dari 3 jam mereka melakukan pertemuan di ruang pimpinan, Akom dan lainnya pun menggelar jumpa pers.
 Foto: Aditya Mardiastuti/detikcomAkom saat menggelar jumpa pers |
"Saya harus siap lahir-batin untuk mempertaruhkan keluarga saya, pimpinan yang lain di DPR, fraksi, untuk sekali lagi agar lebih baik bagi masyarakat yang memilih. Itu prinsip saya pada saat saya dipilih pada 11 Januari," tutur Akom yang didampingi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Fadli Zon, dan Taufik Kurniawan.
Rupanya Akom pasrah ketika posisinya akan diisi oleh Novanto. Sebelumnya, Akom dan Novanto juga bersaing sengit dalam perebutan kursi Ketua Umum Golkar di Munaslub pertengahan tahun 2016.
"Bahasa selorohnya, aku rapopo, teu sawios (tidak apa-apa)," imbuh Akom.
Halaman 2 dari 2
