Bakal Diuji Jadi Dubes, Tantowi Yahya Yakin Komisi I DPR Profesional

Jakarta - Politikus Partai Golkar Tantowi Yahya ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi calon Duta Besar RI untuk Selandia Baru di KBRI Wellington. Sebagai anggota Komisi I DPR, Tantowi yakin rekan-rekannya di komisi yang membidangi hubungan internasional itu nantinya tetap bersikap profesional dalam melakukan fit and proper test terhadap dirinya.

"Sebelumnya, beberapa nama dari Komisi I DPR pernah ada yang menjadi dubes. Saya kira Komisi I bersikap profesional," ujar Tantowi di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Tantowi mengatakan belum memiliki pengalaman sebagai duta besar. Namun, dia yakin pengalaman selama tujuh tahun di Komisi I dapat memberikannya bekal untuk mengemban tugas nantinya.

"Selama tujuh tahun di Komisi I setidaknya memberikan saya gambaran dengan melakukan kontrol kepada Kementerian Luar Negeri, ditambah interaksi yang intensif maupun saat saya melakukan kunjungan ke luar negeri," papar Tantowi.

Tantowi menegaskan bahwa penunjukan dirinya sebagai duta besar merupakan suatu kehormatan. Dia menambahkan, penugasan sebagai duta besar berasal dari Golkar dan harus dijalani sebaik mungkin.

"Jadi, ketika menjadi anggota Dewan, ada dua hal yang kita perjuangkan, yaitu konstituen dan parpol, kita milik rakyat dan partai. Penugasan menjadi dubes adalah penugasan parpol, laksana penugasan kepada seorang prajurit. Saya haqqulyakin rakyat memaklumi," ujar Tantowi.

Soal pengajuan dirinya menjadi duta besar oleh Golkar, dia mengatakan, hal itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan ada dua nama yang dipertimbangkan dari Golkar, namun pada akhirnya yang diusulkan adalah Tantowi.

"Ketua Umum mempunyai prerogatif, siapa yang dianggap pantas dan mampu. Sebetulnya ada dua nama, saya dan satu nama lagi, tidak usah saya beri tahukan siapa namanya," imbuhnya.

Selain itu, Tantowi menepis bahwa penunjukan dirinya sebagai duta besar adalah bagi jatah antara Golkar dan pemerintah. Dia yakin presiden memiliki hak untuk menentukan pilihan.

"Saya rasa tidak semua partai pendukung pemerintah dapat jatah menjadi dubes. Bisa saja kok menjadi dubes atau menteri, presiden memiliki hak untuk meng-endorse," terang Tantowi.

(dkp/imk)