.webp)
Salat Jumat di jalan protokol menjadi salah satu agenda yang diusung GNPF MUI saat aksi 2 Desember mendatang. Aksi massa ini menuntut penahanan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tersangka kasus dugaan penistaan agama. "Kami tetap berjalan bagaimanapun, kecuali arahan MUI. Kita tunduk pada fatwa MUI, yang memfatwakan baik manfaat atau mudaratnya. Kita ikuti karena kita mengawal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI," kata Novel Bamukmin.
GNPF MUI memastikan kegiatan mereka akan berlangsung tertib dan damai. Massa hanya akan menggelar zikir dan tidak melakukan long march maupun orasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Polri mengimbau agar demo tersebut tidak mengganggu ketertiban umum. Masyarakat juga diminta tetap beraktivitas normal karena polisi menjamin keamanan Jakarta.
Berikut 3 kisahnya:
MUI Masih Kaji Fatwa
|
Foto: Ari Saputra
|
Ketua MUI Ma'ruf Amin mengatakan pihaknya masih melihat perkembangan situasi terkini. Sejauh ini, menurutnya, tentang salat Jumat di jalan masih sebatas wacana.
"Iya, tapi kan kita lihat perkembangannya. Kalau benar mau (salat) di jalan, kita keluarin (fatwa). Nah, kalau memang perlu, besok kita keluarin," kata Ma'ruf saat dihubungi detikcom, Senin (28/11/2016).
Meski demikian, Ma'ruf mengaku bahwa MUI menunggu perkembangan situasi terkini dari pihak kepolisian. Polri pun telah mengimbau agar salat di jalan tidak perlu dilakukan karena bisa mengganggu ketertiban umum.
"Kan belum jelas apa ada, apa ada yang Jumat di jalanan itu? Kan belum, belum pasti, kita pastikan dulu, ya kita pastikan dulu, nanti kalau ada kita keluarin. Kita nunggu polisilah," ucap Ma'ruf.
Ma'ruf pun menegaskan bahwa Komisi Fatwa MUI nantinya tidak dapat diintervensi dalam mengeluarkan fatwa. "Enggak boleh diintervensi siapa-siapa, murni Komisi Fatwa," ujar Ma'ruf.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid mengatakan Komisi Fatwa MUI masih melakukan kajian. "Masih dikaji. Nanti saya cek lagi coba," singkat Zainut.
Sebelumnya, anggota GNPF MUI yang juga Sekjen Front Pembela Islam (FPI) Novel Bamukmin beralasan kebebasan berekspresi dilindungi undang-undang dan meminta kepolisian mengawal kegiatan mereka agar tertib. Namun apabila MUI mengeluarkan fatwa yang menyebutkan salat di jalan lebih banyak mudaratnya, aksi itu urung dilakukan.
Novel juga menjamin aksi 2 Desember yang dilakukan kelompoknya bukanlah kegiatan demonstrasi. Dia memastikan tidak akan ada aksi long march atau orasi pada 2 Desember.
"Kita tunduk pada fatwa MUI yang memfatwakan baik manfaat atau mudaratnya. Kita ikuti karena kita mengawal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI," ucap Novel.
GNPF: Kami Tunduk Fatwa MUI
|
Foto: Nur Khafifah-detikcom
|
"Jadi seharusnya polisi justru mengawal yaitu membantu keamanan agar kita tertib bekerja sama. Jadi tidak ada alasan polisi ini melarang-larang kita, karena negara ini sudah merdeka. Sudah dilindungi dan diatur hak asasi manusia, jadi kita tetap berjalan bagaimanapun, kecuali arahan MUI. Kita tunduk fatwa MUI yang memfatwakan baik manfaat atau mudaratnya kita ikuti karena kita mengawal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI," kata anggota GNPF MUI yang juga Sekjen Front Pembela Islam (FPI) Novel Bamukmin saat berbincang dengan detikcom lewat telepon, Sabtu (26/11/2016).
"Jadi kita dilindungi UU dan kita punya argumentasi, kita juga punya kekuatan yang mana kita minta keadilan, ini urusan umat Islam yang bukan sedikit. Karena setiap Minggu itu saja Sudirman-Thamrin itu ditutup banyak orang yang dirugikan yang tidak berlalu lintas termasuk saya. Kemudian kalau dilihat tidak hari libur, ketika setahun sekali sama ditutup pintu Thamrin, dibikin panggung uang negara dihambur-hamburkan untuk pesta mubazir, uang negara dihambur-hamburkan untuk beli kembang api sampai miliaran. Kita enggak minta uang itu kepada mereka anggaran itu tapi kita ingin duduk manis, tertib, zikir, damai, dan doa untuk bangsa. Kenapa dilarang-larang dan ini bukan demo," sambungnya.
Novel menjamin aksi 2 Desember yang dilakukan kelompoknya bukanlah kegiatan demonstrasi. Dia memastikan tidak akan ada aksi long march atau orasi pada 2 Desember.
"Polisi melarang demo salah, karena kami bukan demo, karena kami itu melakukan duduk zikir, tidak bergerak atau melakukan long march, duduk zikir manis untuk bangsa dan negara. Orasi pun tidak ada, kami hanya berdoa, berzikir, tausiyah agama memperingati karena 2 Desember itu masuk bulan lahirnya Rasulullah masa kami memperingati hari atau bulan Rasulullah dilahirkan," pungkasnya.
Imbauan Polri
|
Foto: Grandyos Zafna
|
"Sudah siap, pengamanannya tidak masalah. Sudah cukup bagus," kata Wakapolri Komjen Pol Syafruddin usai bertemu Dubes Yordania di Jalan Sriwijaya Nomor 43, Jakarta Selatan, Senin (28/11/2016).
Hal senada juga disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar yang mengimbau agar masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. "Pengamanan kami berikan yang terbaik. Masyarakat tidak usah khawatir dan cemas, tetap beraktivitas normal," imbuhnya.
Boy juga mengatakan Polri waspadai indikasi pihak-pihak yang akan mendompleng demo 2 Desember lagi atau tidak.
"Kami selalu melakukan upaya kewaspadaan yang ditunjukkan dengan cara penyelidikan di aspek lain, termasuk jaringan teror," ujar Boy.
Halaman 2 dari 4
