Dukung UN Dihapus, Arief Rachman: Tak Mungkin Se-Indonesia Standarnya Sama

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menghapus ujian nasional (UN) pada tahun 2017 dan mungkin untuk seterusnya. Langkah itu dinilai tepat karena standar kualitas pendidikan di Indonesia belum merata.

"Kita ini lulus-tidak lulus dengan satu standar, apakah adil? Kalau daerah terluar, yang guru SD-nya hanya tiga, disamakan dengan Jakarta, saya katakan tidak adil. Kelulusan tidak boleh ujian nasional tapi ujian sekolah yang evaluasi anak, berdasarkan potensi anak di daerah masing-masing," kata pengamat pendidikan Arief Rachman saat dihubungi detikcom, Senin (28/11/2016).

Bagi Arief, penerapan UN sebagai standar kelulusan merupakan kekeliruan. Arief mengatakan UN hanya untuk memetakan daerah di Indonesia.

"Pemerintah perlu pemetaan. Tapi, jangan sebut ujian nasional, tapi kualitas akademis," ujar Arief.

Selain itu, Arief menyebut tidak mungkin seluruh wilayah Indonesia distandarkan. "Tidak akan mungkin setara, biar saja bersaing seperti pasar bebas. Kita jangan bermimpi seluruh Indonesia sama, kalau berusaha boleh," kata Arief.

Sebelumnya, Muhadjir mengatakan moratorium penghapusan UN ini sejalan dengan konsep Nawacita Presiden Jokowi. Pemerintah akan menerapkan desentralisasi pendidikan.

"Tadi kan Presiden sudah menyampaikan. Jadi itu intinya desentralisasi. Jadi nanti Kemendikbud dan BNSP akan menetapkan standar nasionalnya. Kemudian sebagai pelaksana diserahkan kepada provinsi untuk SMK dan SMA sederajat. Dan atau SD dan SMP dan yang sederajat akan diserahkan kepada kabupaten/kota," kata Muhadjir usai menghadiri acara Peringatan Hari Guru Nasional di Sentul, Bogor, Minggu (27/11). (aik/dhn)