Ketua KPK Sebut Ada Indikasi Korupsi di Pilkada, Ini Tanggapan KPU Banten

Serang - Tiba-tiba, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut ada indikasi korupsi di pilkada Banten 2017. KPUD Banten mengaku belum tahu betul apa yang dimaksud dengan pernyataan Agus Rahardjo tersebut.

"Saya enggak mengerti, apakah korupsinya berkaitan dengan pilkada atau calon. Bagi KPU, proses penyelenggaraan pemilu sesuai, on the track," kata Agus Supriatna saat berbincang dengan detikcom, Senin (28/11/2016).

Agus Supriatna mengatakan KPUD Banten tidak ingin menebak arah pernyataan Ketua KPK tersebut. Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, setiap calon kontestan pemilihan kepala daerah tidak boleh melakukan politik uang. Jika itu dilakukan, ada dua sanksi yang akan dikenakan kepada calon, yaitu pidana pemilu yang sanksinya adalah didiskualifikasi dan pasal pidana pilkada.

"Calon tidak boleh melakukan politik uang. Itu termasuk kategori pidana pemilu dan termasuk kategori dia melanggar dan bisa terkena dua sanksi. Kalau pidana pemilu, sanksinya bisa didiskualifikasi sebagai calon, kedua bisa pasal pidana pilkada," kata Agus Supriatna.

Agus menegaskan bahwa siapa pun yang melanggar ketentuan terkait pilkada Banten akan ditindak sesuai undang-undang yang berlaku. Misalnya, apabila pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan dana kampanye.

Menurut Agus, dalam Peraturan KPU Nomor 13 diatur berkaitan dengan jumlah yang diterima besarannya dari penyumbang. Agus menyebut untuk perorangan dibatasi hanya sampai Rp 75 juta dan bagi korporat atau badan dibatasi sampai Ro 750 juta. Agus juga menegaskan bahwa sumbangan dari badan hukum asing tidak dibenarkan dan dapat dikategorikan pidana.

"Bagi KPU, kalau memang ada calon melanggar, sesuai undang-undang kita akan ikuti," ujar Agus Supriatna. (bri/dhn)