.webp)
"Sehingga pemahaman tentang 4 pilar kebangsaan Indonesia sudah tidak diragukan lagi," ujar Wakil Ketua MPR RI Mahyuddin dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (28/11/2016).
 Foto: Dok. KBRI Kairo |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal itu berbeda dengan mereka yang mengenyam studi Islam di beberapa negara selain Mesir," imbuh Mahyuddin.
Sebelumnya, Mahyuddin menyampaikan pandangannya itu dalam sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan RI di hadapan masyarakat dan mahasiswa Indonesia di Mesir, yang dipandu langsung oleh Dubes Helmy Fauzy, bertempat di KBRI Kairo, Sabtu (26/11/2016).
Dalam sesi dialog, disampaikan penjelasan tambahan sebagai jawaban atas pertanyaan dan masukan dari peserta antara lain tentang pentingnya GBHN, keteladanan pejabat negara, dan pemerataan kesejahteraan warga negara.
Tentang pentingnya GBHN, Mahyuddin mengatakan bahwa MPR sedang menyusun haluan negara semacam GBHN yang akan dibahas bersama fraksi-fraksi dan partai politik.
Untuk mengesahkan haluan negara seperti GBHN, ada mekanisme yang harus dijalankan dan sudah diatur dalam MPR. Salah satu tujuannya agar semua level pimpinan, mulai pusat sampai daerah, memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan pembangunan.
Adapun mengenai keteladanan pejabat, sistem pemilu suara terbanyak saat ini berpengaruh dalam perekrutan calon anggota legislatif.
"Kompetisi bebas seperti ini sangat membutuhkan biaya kampanye yang mahal, sehingga membuat pejabat, baik eksekutif maupun legislatif, berpikiran sangat pragmatis," terang Mahyuddin.
Sementara itu, soal pemerataan kesejahteraan warga negara, diakui bahwa sebagai amanat Pancasila sila kelima belum semua terwujud.
"Untuk merealisasikan hal ini, perlu kerja keras dari semua pihak," pungkas Mahyuddin. (es/dhn)
