"Saya enggak ngerti KJP plus, maksudnya beliau plusnya apa ya. Kalau punya kami jelas sampai kuliah, udah sampai kuliah bisa masuk perguruan tinggi negeri juga kami biayain," kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/11/2016).
"Malahan nilainya kita tingkatkan, kami masuk baru Rp 300 miliar, sekarang sudah Rp 2,5 triliun. Kami targetkan bisa Rp 3 triliun. Saya enggak ngerti plusnya apa," ungkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait program KJP Plus yang bisa ditarik tunai, Ahok menilai program tersebut rawan menimbulkan pelanggaran dan berpotensi kecurangan. Sebab banyak uang yang seharusnya digunakan untuk proses dalam pendidikan malah untuk hal lain.
"Nah kalau ditarik tunai, kita sudah uji coba tahun pertama itu rusak. Jadi yang terjadi para ortu oknum yang males, ambil uang curi uang anaknya. Anaknya enggak nikmatin, kita temukan pelanggaran itu. Makanya kita ubah tidak boleh tarik tunai, jadi kalau mau tarik tunai kembali saya tidak tahu," jelas Ahok.
"Dalam pengalaman kami kalau membiarkan KJP boleh tarik tunai, itu penyalahgunaannya luar biasa, dan anda tidak bisa memonitor uangnya dipakai buat apa. Kalau tanpa tunai saya bisa memonitor, dia beli apa. Misalnya sekarang yang punya KJP, kamu buat apa sih ngotot ngotot tarik tunai. Kita mau jadikan Jakarta kan pakai kartu Jakarta One. Enggak ada lagi orang yang pakai tunai di Jakarta sebetulnya, ini untuk membuat murah biaya, uang," tandasnya.
Baca Juga: Adu Kartu Sakti Agus, Ahok dan Anies, Mana yang Terdahsyat? (nkn/imk)











































