Ketua MPR: Tidak Ada Makar Sipil di Negara Demokrasi

Solo, - Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan tidak ada kerawanan keamanan dan politik menjelang aksi '212' di Jakarta. Menurutnya, kecurigaan akan terjadinya tindakan makar adalah hal yang berlebihan karena tidak pernah ada tindakan makar yang bisa dilakukan kalangan sipil di sebuah negara penganut sistem demokrasi.

"Tidak ada itu. Kapolri mungkin saja punya informasi atau apa. Di negara demokrasi, tidak ada makar dilakukan oleh sipil. Kecuali kalau kudeta. Tetapi negara kita ini aman kok. Aman, tidak akan ada apa-apa," ujarnya kepada wartawan usai tampil sebagai keynote speaker dalam acara Sidang Pleno Ke-11 Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (Efebi) di Solo, Jumat (25/11/2016).

Zulkifli juga mengatakan, semenjak tiga bulan lalu sudah memperhitungkan kondisi seperti ini akan terjadi. Karena itu, dia beberapa kali memberikan alternatif penyelesaiannya. Meski demikian, dia yakin aksi '212' nanti akan berjalan aman dan damai karena bangsa Indonesia memiliki energi sosial luar biasa. Meskipun dalam gejolak tinggi, tetap bisa menghasilkan output damai karena semua pihak tidak ingin kebinekaan bangsa ini dipertaruhkan.

Lebih lanjut, Bang Zul--demikian dia biasa disapa--mengatakan saat ini pihaknya sedang merancang sebuah dialog nasional yang melibatkan seluruh kalangan dan tokoh bangsa. Seluruh kalangan diharapkan bisa terwakili dalam rencana dialog atau rembuk nasional itu. Karena dia yakin hanya dengan dialog, semua persoalan bangsa akan terpecahkan.

"Harus kita selesaikan dengan cara Indonesia, dengan dialog. Sekeras apa pun pertentangan, semua akan menjadi cair dengan dialog dan saling bertemu atau mengunjungi. Ini bukan negara 'pokoknya', ini negara yang berdasar musyawarah untuk mufakat. Semua diajak, baik tokoh masyarakat, parpol, ormas, hingga kalangan cendekiawan. Habib Rizieq juga kita ajak ketemu agar kita tahu apa saja persoalannya," kata dia.

"Kalau ada 10 persoalan, 5 persoalan akan selesai dalam dialog. Selebihnya nanti didistribusikan kepada siapa aspirasi itu ditujukan. Jika ada aspirasi yang harus diselesaikan kepada Presiden, akan disampaikan kepada Presiden. Begitu juga jika aspirasi itu harus disampaikan kepada Kapolri atau Panglima TNI atau parlemen, nanti semua kita didistribusikan agar aspirasi itu bisa tertangani dengan baik. Yang penting ada dialog. Itu intinya," lanjut Zulkifli.

Kapan dialog nasional itu akan dilakukan? Zulkifli belum bisa memastikan. Menurutnya, saat ini dia sudah enam kali bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri, salah satunya untuk membahas persoalan itu. Dialog itu, kata dia, harus dilakukan tanpa beban dan kecurigaan apa pun dari semua pihak. Semua harus sepakat sehingga tidak lagi menimbulkan pro dan kontra terhadap hasil dialog.

"Harus pelan-pelan. Harus disepakati dulu. Kalau tidak, nanti malah disalahpahami, dikira ada kepentingan apa lagi kita ini. Intinya harus sepakat, lalu kerjakan untuk berembuk. Kekuatan bangsa ini adalah kemampuannya untuk melakukan rembuk semua persoalannya," kata dia. (mbr/fjp)