Menko Puan: 95 Juta Warga Tanpa Akses Air Bersih Jadi Tanggung Jawab Kita

Menko Puan: 95 Juta Warga Tanpa Akses Air Bersih Jadi Tanggung Jawab Kita

Agus Setyadi - detikNews
Kamis, 24 Nov 2016 22:06 WIB
Menko Puan: 95 Juta Warga Tanpa Akses Air Bersih Jadi Tanggung Jawab Kita
Menko PMK Puan Maharani (Foto: Agus Setyadi/detikcom)
Jakarta - Ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak masih menjadi salah satu persoalan di Indonesia. Jutaan penduduk belum memiliki akses air bersih.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, mengatakan, 95 juta penduduk Indonesia hingga saat ini belum memiliki air bersih yang layak. Sementara 120 juta warga tidak mempunyai sanitasi layak pakai.

"Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat namun juga tanggung jawab provinsi dan kabupaten/kota," kata Puan saat membuka Konferensi City Sanitation Summit di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Aceh, Kamis (24/11/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Puan, akses air minum dan sanitasi yang layak merupakan infrastruktur dasar untuk membangun manusia yang sehat. Pemerintah menargetkan tahun 2019 mendatang seluruh masyarakat Indonesia sudah memperoleh akses air minum layak dan sanitasi.

"Target besar sekarang adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan dasar untuk air minum dan sanitasi bagi seluruh warga negara 100 persen air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen sanitasi di tahun 2019," jelasnya.

Dengan adanya air bersih dan sanitasi yang layak, diharapkan masyarakat dapat hidup sehat. Sehingga tidak lagi berbondong-bondong ke rumah sakit untuk berobat.

"Apa yang dilakukan oleh para wali kota dan bupati terkait sanitasi ini selaras dengan gerakan hidup sehat sebagai upaya bersama untuk hidup bersih dan sehat," jelasnya.

Puan berpesan, pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tidak menghambat program-program yang berkaitan dengan sanitasi. Ia juga meminta kepala daerah yang terpilih pada Pilkada serentak 15 Februari mendatang dapat melanjutkan program sanitasi.

"Jangan sampai ganti kepala daerah kemudian komitmennya berkaitan dengan sanitasi ini tidak bisa dilanjutkan," ungkapnya. (dnu/dnu)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads