Komisi III DPR akan Minta Kapolri Jelaskan Indikasi Upaya Makar

Jakarta - Komisi III DPR akan meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait isu akan adanya makar dalam demonstrasi 2 Desember 2016. Menurut Wakil Ketua Komisi III Benny Kabur Herman, masalah makar harus secara langsung ditanyakan kepada Kapolri.

"Nanti tanggal 28 November, Senin kami komisi III memanggil Kapolri. Kita akan meminta Kapolri memberi penjelasan secara terbuka apa alasan-alasan beliau menyampaikan ada makar. Apabila berdasarkan info intelijen, siapa yang dimaksud intelijen," kata Benny kepada wartawan di gedung DPR, Senayan (24/11/2016).

Benny merasa kecewa dengan statement Kapolri. Dia menganggap pernyataan Tito membuat rakyat cemas.

"Bahkan akibat pernyataan tersebut secara politik secara sosial menciptakan spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat saling mencurigai, saling menuduh dan ini, tentu saja tidak kondusif membangunan demokrasi yang lebih beradab," kata Benny.

Benny menilai kinerja Kapolri harus dievaluasi oleh presiden. "Ya (pelu dievaluasi presiden) memang Kapolri itukan di bawah koordinasi Menko Polhukam," kata Benny.

Menurut Benny, Kapolri seharusnya tidak langsung memberikan penyataan ada makar kepada publik. Ada alur sebelum hal tersebut dinyatakan.

"Sepantasnya pernyataan-pernyataan seperti itu dikeluarkan setelah ada rapat koordinasi, kan begitu. Tapi buktinya kan Kapolri mengatakan ada makar, Menhan (Menteri Pertahanan) bilang tidak ada, Wakapolri bilang tidak ada. Ini jadi pertanyaan publik jangan-jangan Kapolri ini jadi alat muatan politik tertentu," jelas Benny.

(aik/imk)