KPK: Koruptor Mayoritas Berpendidikan Tinggi, 32 Persennya Kader Parpol

Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan kebanyakan dari koruptor yang ditangkap berpendidikan tinggi. Syarif pun mengaku kaget dengan data tersebut.

"Saya kaget dari segi tingkat pendidikan, 600-an koruptor yang ditangkap KPK dominan S2 hampir 200 orang, disusul S1, dan S3 40 orang," kata Syarif di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (24/11/2016).

Selain itu, Syarif juga merasa prihatin dengan keterlibatan kader-kader partai politik. Dari sekitar 600 orang lebih yang telah menjadi tersangka di KPK, 32 persen berasal dari partai politik.

"Dari kasus yang inkracht, 32 persen perwakilan partai politik," kata Syarif.

Syarif juga mengatakan kebanyakan para koruptor memiliki koneksi dengan kekuasaan dan partai politik. Oleh sebab itu, Syarif mengaku KPK membuat naskah kode etik politikus dan partai politik serta panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik ideal di Indonesia.

"Semua perguruan tinggi dan juga LIPI sejak awal mendampingi program ini. Padahal politikus betul-betul menjadi pegangan untuk bangsa ini. Saya pikir seharusnya bukan KPK yang membuat program seperti ini tapi dari masing-masing parpol," ucapnya.

"Tapi karena tugas KPK bukan hanya penindakan tapi juga pencegahan, kami sadar betul tidak mungkin persoalan integritas dan korupsi hanya dikerjakan di KPK. Kami harus kerja sama dengan seluruh komponen bangsa dan yang paling strategis itu politikus karena mereka pemimpin," imbuh Syarif menegaskan.

Syarif pun mengatakan program-program KPK memang ditujukan untuk membentuk sistem kelembagaan di Indonesia. Hal itu menurutnya penting agar generasi muda calon pemimpin bangsa bisa memanfaatkannya.

"Oleh karena itu, apabila ada proyek seperti ini mereka beri sumbangan untuk perbaikan tata kelola politik Indonesia," ujar Syarif. (dhn/tor)