"Dari dulu saya sudah bilang, saya tidak boleh memberikan bantuan langsung tunai. Karena sila ke lima kita keadilan sosial, bukan bantuan sosial," ujar Ahok disela blusukan di wilayah Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (23/11/2016).
Ahok menjelaskan, jika program BLT diterapkan maka akan rawan terjadinya korupsi sebab transaksi tidak dapat ditelusuri. Lain halnya jika transaksi bantuan lewat sistem elektronik seperti program yang telah berjalan di Pemprov DKI yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cagub petahana itu mengaku tidak khawatir jika ketegasannya soal BLT bukanlah hal yang populis di mata warga DKI."Mau pilih saya atau tidak tetap saja dapat bantuan kalau masuk ke rumah sakit toh? Itu keadilan sosial," ungkapnya.
(nkn/imk)











































