Perusahaan Rajesh Penyuap Handang Soekarno Berbasis di Timur Tengah

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Handang Soekarno usai menerima uang dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, Rajesh Rajamohanan Nair. Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegak Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak itu pun sudah menjadi tersangka penerima suap.

Pimpinan KPK bersama Menkeu Sri Mulyani saat konferensi pers kemarin (Foto: Jabbar Ramdhani/detikcom)

Rajamohanan juga telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Siapa sebenarnya Rajamohanan?

Rajesh menjanjikan Handang sebesar Rp 6 miliar untuk mengurus tagihan pajak perusahaannya sebesar Rp 78 miliar. Namun Handang baru menerima uang Rp 1,9 miliar dalam bentuk USD 148.500 yang merupakan pemberian pertama.

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha hanya menyebut perusahaan PT EK Prima Ekspor Indonesia yang dipimpin Rajamohanan bergerak di bidang ekspor.

"(Perusahaan itu di bidang) ekspor," singkat Priharsa tanpa memberikan keterangan lebih lanjut, Rabu (23/11/2016).

Handang Soekarno (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)

Saat ditelusuri lebih lanjut tentang perusahaan itu, detikcom menengok sebuah situs yaitu www.lulugroupinternational.com. Dari situs itu diketahui PT EK Prima Ekspor Indonesia berada di bawah naungan Lulu Grup International tersebut.

PT EK Prima Ekspor Indonesia mengatur ekspor produk sayuran, buah, alas kaki, tekstil, barang-barang, elektronik, dan barang rumah tangga dalam rantai ritel grup itu di Timur Tengah. Perusahaan itu mengkoordinasikan kegiatan pemasaran di wilayah timur dengan basis operasional di Bangkok, Hong Kong serta di Shanghai, Guangzhou dan Yiwu di Cina daratan. Bisnisnya meliputi semua jenis pakaian dan barang-barang department store dan ekspor ke negara-negara di Timur Tengah.

Pada Selasa kemarin, KPK juga telah menggeledah kantor PT EK Prima Ekspor Indonesia di di Graha EK Prima, Ruko Textile Blok C3/Raya, Jalan Mangga Dua nomor 12, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. KPK telah menyita pula sejumlah dokumen termasuk surat tagihan pajak (STP) terkait kasus suap tersebut. (dhn/fdn)