DetikNews
Rabu 23 November 2016, 15:00 WIB

Menaker Harap Porsi Anggaran Pendidikan Vokasi Ditingkatkan

Nograhany Widhi K - detikNews
Menaker Harap Porsi Anggaran Pendidikan Vokasi Ditingkatkan Foto: Muhammad Ridho
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri berharap porsi anggaran pendidikan vokasi di Indonesia ditingkatkan. Untuk mendidik 60% dari 125 juta angkatan kerja di Indonesia yang hanya lulusan SD-SMP.

"Sekarang besarnya alokasi anggaran pendidikan itu 20 persen, kebanyakan lari ke pendidikan formal, meski sekarang makin digeser ke vokasi," jelas Menaker Hanif saat berkunjung ke kantor detikcom, Jl Warung Buncit, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Pendidikan vokasi, imbuh Hanif, terdiri dari 3 jenis sekolah formal yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik dan pendidikan diploma (D1-D3). Masalahnya, memasuki 3 institusi pendidikan vokasi formal itu mesti memerlukan ijazah. Padahal, 60% dari 125 juta orang angkatan kerja yang hanya lulusan SD-SMP tadi tak memiliki ijazah.

"Akhirnya mereka lari ke industri padat karya, berada di jenjang paling bawah, tidak ada jenjang karir. Misalnya di pabrik, hanya jadi pemasang kancing saja, begitu terus bisa sampai 20 tahun, akhirnya tidak ada peningkatan upah. Lainnya, lari ke sektor informal, jadi sopir ojek, dagang pecel dan sebagainya," imbuhnya.

Solusi agar angkatan kerja lulusan SD-SMP itu bisa meningkatkan keterampilan tanpa ada syarat ijazah, adalah skema pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) baik yang dibawah institusi pemerintah seperti Kemenaker, maupun institusi swasta. Waktu pelatihan di BLK pun tidak lama, sekitar 3-6 bulan.

"Ini bisa memutus mata rantai kemiskinan, penguatan akses ke pelatihan kerja. Bisa untuk warga usia angkatan kerja, terutama yang di luar usia sekolah," tuturnya.

Untuk itu dia berharap di luar untuk gaji guru, sisa anggaran pendidikan yang porsinya 20% APBN bisa dialokasikan ke badan pelatihan kerja sesuai dengan prioritas pembangunan.

"20 Persen APBN itu Rp 414 triliun, mayoritas untuk gaji guru, sisanya Rp 150 triliun. Misalnya Rp 125 triliun untuk pendidikan formal, sisanya misalnya Rp 25 triliun, diberikan saja, mana kementerian yang prioritas. Kalau pelatihan kerja bidang perikanan dan kelautan jadi prioritas, kasihkan saja ke Bu Susi (Menteri KKP Susi Pudjiastuti), atau bidang lain priroritas, kasihkan saja," jelasnya.

Selama ini kebijakan dan anggaran mengenai pelatihan kerja belum jelas benar. Anggaran pendidikan untuk pelatihan kerja sekitar Rp 300 miliar - Rp 400 miliar per tahun.

"Kalau Rp 1 triliun dari APBN itu 0,1 persen, berarti anggarannya kurang dari itu. Padahal menurut standar OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development-red), anggaran pelatihan kerja itu bisa mencapai 0,6 persen dari APBN," jelas dia.
(nwk/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed