.webp)
"Harusnya kepala sekolah yang diperiksa, ada apa. Semua kan sudah saya minta, semua sekolah itu pindah buku, over debet lah istilahnya. Jadi semua bank itu enggak boleh transaksi tunai sebenarnya. Harusnya tinggal membuat pernyataan di bank, langsung potong," kata Ahok menjawab pertanyaan wartawan di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).
Menurut Ahok saat dirinya aktif menjabat, banyak alasan yang diutarakan pihak sekolah untuk menerima uang dari komite sekolah. Karena itu perlu ditelusuri soal tunggakan pembayaran listrik tersebut.
"Jadi kadang-kadang selalu alasannya enggak cukup uang. Dulu alasannya apa saya enggak tahu. Dulu ketika saya masuk saya selidiki, kita enggak bisa tebak-tebak. Kalau orang tua punya uang silakan sumbang, debet. Masuk ke rekening sekolah. Sama kayak saya. Masa sekolah enggak punya cara lebih baik," terang Ahok.
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Sumarsono sebelumnya menyampaikan Pemprov DKI akan menyelidiki soal diputusnya aliran listrik di 26 SMA/ SMK karena tunggakan pembayaran.
"Ini bagian kesalahan di tingkat teknis untuk memasukkan (anggaran). Ada dua kemungkinan (kesalahan), salah yang memasukkan atau sudah dimasukkan (mata anggaran) tapi tidak te-record dengan baik. Ini dua hal yang harus kita selidiki nanti baru ketahuan," ujar Sumarsono (Soni) di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11). (nkn/fdn)
