.webp)
Laut menurutnya milik setiap orang, nelayan harus diberikan akses untuk mengais rejeki di tengah laut. Untuk itu dia akan mengkaji segala perda yang berkaitan dengan laut, supaya tidak merusak lingkungan.
"Makanya perlu kita kaji apakah tambang pasir (di Lontar) menganggu aktivitas nelayan, apakah juga berdampak kepada lingkungan seperti abrasi dan sebagainya," kata Wahidin kepada wartawan usai berkeliling di kampung nelayan Lontar, Kabupaten Serang, Rabu (23/11/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Foto: Cagub Banten Wahidin Halim/ Bachtiar detikcom |
Menurut Wahidin, penataan pesisir pantai utara Banten sangat tidak tertib dan terlihat acak-acakan. Sepanjang pantai ini, tambahnya memang belum ada aturan khusus apalagi untuk ketertiban, kenyamanan dan perlindungan terhadap hak nelayan.
Ke depan menurutnya, jika terpilih sebagai gubernur, Wahidin akan membuatkan peraturan daerah khusus yang berkaitan dengan pengaturan tata ruang dan fungsi pantai laut.
"Perlu ada penataan ulang dan revitalisasi pantai yang ada di Banten. Termasuk juga tata ruang dan fungsi arena itu sendiri apakah di daerah nelayan atau wisata," kata Wahidin.
 Foto: Cagub Banten Wahidin Halim/ Bachtiar detikcom |
Ia juga sempat menyinggung soal adanya penambang pasir di pesisir utara Serang. Menurutnya, jika ia menjabat sebagai gubernur, Wahidin akan melakukan tindakan apalagi terkait amdal pengerukan pasir.
"Pemilik modal masih kita bisa bina dan arahkan, Ini nelayan, jangan diganggu dong. Saya mau melindungi mereka yang terjajah secara ekonomi," kata lelaki yang biasa disapa WH ini.
Dalam kesempatan yang sama, Wahidin sempat mampir ke pelelangan ikan yang ada di desa Lontar. Ia sempat membeli ikan Black Marline dan Pari berukuran besar. (bri/rvk)
