Mendagri dan Komisi II DPR Rapat Bahas e-KTP untuk Pemilih Pilkada

Jakarta - Komisi II DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Tema yang dibahas mengenai progres perekaman data KTP elektronik (e-KTP) yang menjadi salah satu syarat memilih dalam Pilkada serentak nanti.

"Ikut memilih adalah yang memiliki e KTP di samping itu daftar pemilih potensial yang belum memiliki e-KTP tapi harus direkam dalam konteks itulah dan mendapat surat keterangan dari Dukcapil. Oleh karena itulah kita evaluasi sejauh mana sudah mana yang menghambat, mana jalan keluarnya," ujar Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman, di Kompleks Parlemen, Rabu (23/11/2016).

Mendagri Tjahjo menjelaskan dari 101 daerah yang akan menggelar pilkada serentak masih ada sejumlah warga yang belum memiliki e-KTP. Dia mengakui belum bisa memenuhi target.

"Saya kira mendengar hasil kunker di masa reses kesepakatan kami target yang 101 daerah pilkada akan terselesaikan. Yang belum merekam kembali datanya tinggal lebih kurang 1 juta. Tapi kan enggak bisa kita paksa harus hadir tergantung kesadaran yang bersangkutan," kata politikus PDIP itu.

Tjahjo mengatakan perekaman data diperlukan untuk memastikan warga tersebut masih hidup dan mencatat alamat sesuai dengan daerah pemilihan. Dia juga minta maaf karena masih mengalami kendala untuk mencetak e-KTP.

"Walaupun tidak hadir datanya sudah ada merekam itulah dia merecord dia masih hidup atau sudah meninggal, pindah alamat di kota yang sama atau tidak. Kedua kami juga mohon maaf kalau blanko e-KTP habis. Sudah merekam dia bisa gunakan hak pilihnya," kata dia.

"Masalahnya itu cetak e-KTP itu chipnya masih buatan Belanda atau Prancis. Blankonya kita coba tender lelang 55 belum masuk dari perusahaan indonesia," tambah Tjahjo.

(ams/imk)