Kisah MUI Larang Demo 2 Desember, Status GNPF dan 'Bungkamnya' Habib Rizieq

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq bertemu. Usai pertemuan, MUI tegas melarang demonstrasi 2 Desember. Sedangkan Habib Rizieq no comment.

Habib Rizieq dan koordinator aksi Bachtiar Nasir datang ke kantor MUI di Jl Proklamasi, Jakus, Selasa (22/11/2016) sekitar pukul 10.00 pagi. Usai pertemuan, Habib Rizieq bergegas keluar dan enggan memberikan komentar. Sedangkan Bachtiar menyebut pertemuan hanya berkoordinasi untuk demonstrasi 2 Desember mendatang.

Siang harinya, sekitar pukul 13.30 WIB, pengurus MUI angkat bicara. MUI mengimbau segenap masyarakat tidak melakukan aksi unjuk rasa. MUI berpendapat demonstrasi lebih banyak mudaratnya. Bila masyarakat tetap ingin berdemo, MUI menyarankan agar aksi itu dilakukan tertib dan damai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam kesempatan itu, MUI menegaskan GNPF yang akan beraksi pada 2 Desember mendatang tidaklah masuk dalam struktur MUI. MUI melarang keras GNPF memakai atribut-atribut MUI dalam demonstrasi.

Berikut 4 kisahnya:

Kedepankan Musyawarah

Foto: Konpers MUI

MUI mengeluarkan taushiyah kebangsaan terkait rencana aksi demo 25 November dan 2 Desember. Majelis mengimbau agar tidak ada demo lagi.

"MUI mengimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan aspirasinya dilakukan melalui saluran demokrasi, seperti lobi, perundingan dan musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum maupun legislatif," ujar Wasekjen MUI Sholahudin Al-Ayubi dalam konferensi pers di kantor MUI, Selasa (22/11/2016) sore.

Di samping itu, lanjut Sholah, ada cara lain yang dapat ditempuh. Masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi bisa memanfaatkan media massa.

"Bisa menyampaikan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya, karena itu dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi," sambung Sholah.

Akan tetapi apabila dianggap sangat terpaksa untuk dilakukan demonstrasi, MUI mengimbau agar demo dilakukan dengan sopan.

"Tertib, damai, akhlaqul karimah, serta mematuhi peraturan yang berlaku," ujar Sholah.

Demo Boleh Asal Agenda Tidak Menyimpang

Foto: Konpers MUI

Apabila terpaksa ada aksi demonstrasi lagi, MUI meminta agendanya jangan menyimpang.

"Akan tetapi apabila dianggap sangat terpaksa untuk dilakukan demonstrasi, MUI mengimbau agar demo dilakukan dengan sopan. Tertib, damai, akhlaqul karimah, serta mematahui peraturan yang berlaku," ujar Wasekjen MUI Sholahudin Al-Ayubi dalam konferensi pers di kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakpus, Selasa (22/11/2016).

MUI, kata Sholah, mengingatkan kepada massa yang menggelar aksi untuk tetap fokus pada tema utama seperti pada demo 4 November 2016. Tema itu tak lain adalah terkait proses hukum Basuki T Purnama terkait dugaan penistaan agama.

"MUI juga mengingatkan peserta unjuk rasa agar tetap fokus pada tema penegakan hukum kasus penistaan agama serta tidak menyimpang untuk tujuan lainnya yang tidak sesuai dengan semangat menjaga Kebhinekaan dan keutuhan NKRI," kata Sholah.

Ke aparat kepolisian, MUI meminta polisi agar tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Pendekatan kekerasan harus dihindari.

"MUI mengimbau kepada pihak kepolisian dan aparat keamanan lainnya, hendaknya dalam menghadapi para peserta unjuk rasa tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis profesional dan proporsional serta menghindari penggunaan kekerasan," ujar Sholah.

GNPF Bukan MUI

Foto: Konpers MUI

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI berencana menggelar aksi lanjutan pada 2 Desember. Dewan Pimpinan MUI mengimbau agar tidak dilakukan demo lagi. Kalaupun ada aksi, jangan menggunakan atribut MUI.

"Terkait dengan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang antara lain akan dilakukan oleh GNPF MUI, maka MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari Dewan Pimpinan MUI," ujar Wasekjen MUI Sholahudin Al-Ayubi dalam konferensi pers di kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakpus, Selasa (22/11/2016).

Sholah juga memastikan GNPF MUI dengan MUI tidak memiliki hubungan struktural. Oleh karena itu MUI meminta kepada GNPF agar jangan menggunakan logo MUI.

"MUI meminta apabila terdapat kelompok masyarakat tetap melakukan aksi demo pada 2 Desember 2016, hal tersebut hendaknya dilakukan dengan tidak menggunakan atribut atau logo MUI," ujar Sholah.

Apa yang disampaikan Sholah tersebut tertuang dalam taushiyah kebangsaan yang berisikan enam poin. Di poin-poin awal MUI menghimbau agar tidak ada demo lagi,

"MUI mengimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan aspirasinya dilakukan melalui saluran demokrasi, seperti lobi, perundingan dan musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum maupun legislatif," ujar Sholah.

Di samping itu, lanjut Sholah, ada cara lain yang dapat ditempuh. Masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi bisa memanfaatkan media massa.

"Bisa menyampaikan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya karena itu dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi," sambung Sholah.

Habib Rizieq Berlalu

Foto: Bachtiar Nasir di kantor MUI/Foto: Haris Fadhil

Pengurus Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI bertandang ke kantor MUI. Mereka hendak berkoordinasi mengenai aksi demo 2 Desember 2016.

Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq dan koordinator aksi Bachtiar Nasir datang ke kantor MUI di Jl Proklamasi, Jakpus, Selasa (22/11/2016) sekitar pukul 10.00 WIB pagi.

Rizieq meninggalkan kantor MUI terlebih dahulu. Ia sempat menjawab salam yang dilontarkan wartawan, namun orang-orang yang menemaninya menghalangi awak media mendekat. Habib Rizieq pun berlalu naik mobil SUV bernopol B 1 FPI.

Sementara itu, Bachtiar Nasir menyusul keluar tak lama kemudian.

"Hari ini cuma koordinasi saja dengan Majelis Ulama Indonesia, soal rencana tanggal 2 Desember suapa ada kesepahaman. Cuma itu saja," ujar Bachtiar usai pertemuan.