.webp)
"KUA-PPAS APBD Provinsi DKI Jakarta 2017 disampaikan Rp 70,28 triliun, itu KUA-PPAS. Peningkatannya Rp 7,37 triliun, naik 11,73 persen dibanding APBD Perubahan tahun 2016 yang cuma Rp 62,91 triliun. Jadi ada peningkatan di KUA-PPAS ini setelah ada dinamika pembahasan dengan DPRD," kata Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).
Sementara itu, pendapatan daerah meningkat sebesar 6,54 persen dibanding dengan APBD Perubahan 2016 yaitu Rp 57,16 triliun menjadi Rp 60,89 triliun pada KUA-PPAS APBD DKI Jakarta tahun 2017. Selain itu, terdapat pula peningkatan dana perimbangan yang sebelumnya hanya Rp 15,99 triliun menjadi Rp 18,66 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian ada juga penyertaan modal pemerintah Rp 6,79 triliun. Terbesar pada MRT sebesar Rp 4,67 triliun. Mudah-mudahan mega proyek MRT saya berharap bisa lebih sukses," ujarnya.
Dia berharap MRT bisa beroperasi lebih cepat. Oleh sebab itu, pemprov akan segera mengirim tim ke Jepang dan Hong Kong untuk mencari alternatif pengadaan kereta MRT.
"Semua langkah-langkah kita percepat tapi tidak ada masalah. Dukungan DPRD sangat penuh terkait dengan ini, dan pemerintah provinsi juga memfasilitasinya dengan baik," jelas Soni, sapaan akrab Sumarsono.
Soni menjelaskan dalam RAPBD terdapat program-program prioritas. Program prioritas itu dibuat untuk mencapai visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.
"Tetap prioritas kita pada pengembangan transportasi. Antisipasi banjir, rob, dan genangan. Kemudian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman termasuk tentunya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas RTH," ujarnya.
"Prioritas pada pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik, tanpa melupakan aspek pembangunan budaya multikultural. Insya Allah melalui pengembangan budaya ini, budaya Betawi bisa terus kita dorong dan kita kembangkan " tambahnya.
Selain itu terdapat program prioritas untuk pengembangan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda. Pemanfaatan ruang kota dan pengurangan ketimpangan ekonomi serta perluasan kesempatan kerja juga menjadi prioritas dalam kebijakan pokok RAPBD 2017. (idh/dha)
