Plt Gubernur DKI: Aparat Tidak Pernah Punguti Warga Biaya Pengamanan Demo

Jakarta - Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, melarang adanya pungutan terhadap warga di tingkat RW untuk biaya pengamanan demonstrasi. Ia menegaskan aparat TNI/Polri sudah memiliki pembiayaan masing-masing untuk pengamanan demonstrasi.

"Yang pertama pemerintah tidak akan pernah, termasuk polisi, saya yakin tidak akan memungut warga dalam rangka pengamanan (demonstrasi 25 November dan demonstrasi 2 Desember). Seluruh aparat TNI/Polri termasuk pemerintah provinsi siap mengamankan dan kami ada pembiayaan terkait dengan itu dari masing-masing instansi," kata Sumarsono di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

Menurutnya, warga tidak boleh terbebani dan harus merasa terlindungi. Dia juga menekankan jika ada surat edaran seperti itu maka hal tersebut merupakan inisiatif dari RW. "Kalau ada edaran seperti itu murni inisiatif RW. Mungkin ada keinginan melayani, namanya kultur ketimuran. Enak enggak enak, beli teh, kopi bagaimana dan seterusnya tapi itu secara prinsip tidak dibenarkan," jelasnya.

Sumarsono telah meminta Wali Kota Jakarta Utara untuk memanggil pihak RW yang disebut-sebut melakukan pungutan untul diberi pembinaan. "Kalau sukarela kan tidak ada angka. Angka 20 ribu gitu kan bukan sukarela. Kalau sukarela ya kasih kotak amal gitu, terserah mau berapa. Itu keikhlasan warga, wujudnya tidak boleh ada surat edaran," ujarnya.

Sebagai informasi, surat tersebut dibuat pada tanggal 19 November 2016 lalu. Surat tersebut berkop surat Rukun Warga 08 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Surat tersebut ditujukan kepada seluruh warga RW 08. Isinya ialah permintaan sumbangan untuk personel TNI dan Polri dalam rangka antisipasi dampak demo tanggal 25 November dan 2 Desember mendatang karena telah diperbantukan 20 anggota Brimob dari Kalimantan Barat dan 6 personel TNI di lingkungan RW 08 Gading Kirana. (aan/fjp)