Novanto Diusulkan Jadi Ketua DPR Lagi, Politikus Gerindra: DPR Sudah Adem

Jakarta - DPP Partai Golkar memutuskan untuk mengajukan kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin. Politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas, menjelaskan mekanisme penggantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menjadi hak prerogatif fraksi Golkar.

"Ini hak prerogatif fraksi. Setiap saat dia bisa menarik kadernya, menempatkan kadernya dari AKD itu setiap saat. Seluruh fraksi juga bisa, saya setiap saat bisa saja diganti dari ketua baleg oleh Gerindra," urai Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

Nah soal mekanisme di DPR, Supratman menjelaskan proses penggantian itu harus dibacakan di sidang paripurna dan juga di tiap-tiap komisi. Namun menurut dia yang harus dicermati dalam penggantian ini adalah konsolidasi internal di tubuh Partai Golkar sendiri.

"Apakah di sidang paripurna atau tidak, bukan begitu arahnya tidak ke sana, yang paling penting bagaimana partai Golkar melakukan pengelolaan internal terhadap orang-orang yang akan diganti dan itu tidak memiliki implikasi kepada parlemen yang menyeluruh," katanya.

Meski begitu Supratman mengakui mengganti ketua atau pimpinan DPR tidak mudah karena ada pertimbangan politis. Dia berharap penggantian jabatan ini berjalan lancar dan tidak menimbulkan kegaduhan di parlemen.

"Mudah-mudahan usulan penggantian tidak mengubah konstalasi parlemen yang sudah begitu adem saat ini. Kita berharap kalau terjadi penggantian bisa secara smooth, secara baik dan tidak menimbulkan dinamika baru di parlemen," kata Ketua Badan Legislasi DPR ini.

Pasalnya bagi pihak yang diganti dalam hal ini Ade Komarudin bisa juga mengajukan keberatan. Dia kemudian menyebut contoh kasus Fahri Hamzah yang mempertahankan jabatannya ketika akan dicopot oleh Fraksi PKS dari kursi pimpinan DPR.

"Sudah ada preseden jangan sampai menimbulkan kegaduhan berlarut-larut. Hak setiap fraksi sepenuhnya setiap saat boleh (mengganti kadernya), jadi bukan karena masalah diganti. Tapi sebaiknya bagi yang diganti tentu mempunyai hak kalau perlu merasa mempertahankan, mekanismenya seperti apa bisa saja dengan yang dilakukan oleh Pak Fahri," bebernya.

"Intinya sekali lagi kita enggak ngerti konsolidasi sampai berimbas rencana penggantian ketua DPR. Intinya kita kami partai yang ada di luar pemerintahan berharap betul jangan sampai kemudian gejolak lagi, ini sudah smooth, bagus di parlemen, kita berharap itu," sambung Supratman.

Supratman enggan membandingkan kinerja kedua tokoh Golkar itu ketika menjabat sebagai ketua DPR. Dia menyebut ada penggantian ketua DPR atau tidak produktifitas DPR terus meningkat.

"Tidak etis saya membandingkan kedua-duanya dalam posisi ada rumor terhadap pergantian ini. Intinya kita melihat DPR bisa meningkatkan produktivitasnya terutama di bidang legislasi. Ada penggantian atau tidak kita berkomitmen bersama untuk meningkatkan produktifitas legislasi," tutupnya.

(ams/imk)