DetikNews
Selasa 22 November 2016, 09:17 WIB

Gugat Perusahaan Pembakar Hutan Rp 438 Miliar, Pemerintah Kalah di MA

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Gugat Perusahaan Pembakar Hutan Rp 438 Miliar, Pemerintah Kalah di MA Gedung MA di Jalan Medan Merdeka Utara (ari/detikcom)
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus menelan pil pahit karena kalah di tingkat Mahkamah Agung (MA). KLHK kalah saat menggugat PT Surya Panen Subur (SPS) sebesar 438 miliar di kasus kebakaran hutan.

Kasus bermula saat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang mendapati kebakaran lahan gambut secara berulang di Gampong Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Hasil penelusuran tim di lapangan areal tersebut merupakan milik PT SPS.

Hasil pengamatan NASA juga menujukan titik panas muncul di areal lahan milik PT SPS sejak Februari tahun 2009 hingga Juni 2012. Senada dengan temuan NASA, keterangan ahli dari IPB Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo juga mendapati tanda-tanda fisik bekas kebakaran hutan. Berdasarkan temuan fakta itu, tim menyimpulkan bahwa PT SPS terbukti dengan sengaja membiarkan serta tidak mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran di lahan miliknya.

PT SPS membiarkan kebakaran di lahan gambut dengan kedalaman tiga meter dan hal itu telah melanggar hukum. Dampak yang ditimbulkan oleh pembakaran lahan tersebut membuat pencemaran udara dan merusak lapisan lahan gambut di areal seluas 1.200 hektar. Lahan gambut tersebut juga tidak dapat diberdayakan kembali dan sudah tentu menggangu ekosistem di lahan tersebut.

Tujuan pembakaran itu adalah untuk dijadikan lahan kelapa sawit.

Atas temuan fakta tersebut KLH mengajukan gugatan terhadap PT SPS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). KLHK menyodorkan nilai ganti rugi materiil sebesar Rp 136 miliar dan immateris sebesar Rp 302 miliar.

Tapi apa daya, PN Jaksel tidak menerima gugatan KLH terhadap PT SPS pada 25 September 2014. Tak terima putusan tingkat pertama, KLHK mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Lagi-lagi KLHK kalah karena PT Jakarta menolak gugatan KLHK.

Merasa putusan di PT Jakarta dan putusan PN Jaksel tidak mempertimbangkan penerapan hukum yang tepat, KLHK mengajukan kasasi. Lalu bagaimana sikap MA?

"Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500 ribu," ucap majelis sebagaimana dilansir website MA, Selasa (22/11/2016).

Alasan majelis sendiri melihat permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan. Pasalnya dalam hal ini putusan PT Jakarta yang membatalkan putusan PN Jaksel, ternyata tidak salah dalam penerapan hukum.

"Karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan," pungkas majelis yang terdiri dari hakim agung Prof Abdul Manan, hakim agung Zahrul Rabain dan hakim agung Soltoni Mohdally.
(edo/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed