Sekjen PKB: Tidak Boleh Ada Makar!

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian melarang aksi demo 2 Desember demi menjaga ketertiban umum, selain itu Kapolri juga menduga ada indikasi makar terkait demo itu. Menanggapi hal tersebut, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, mengatakan, kepolisian tidak asal ngomong soal makar.

"Tentu kapolri ngomong ada datanya Tetapi saya pribadi harus melakukan kroscek kepada beberapa pihak tentunya, tabayun lah. Memang fenomena sebenarnya urusan Pak Ahok awalnya tetapi setelah dinyatakan tersangka ternyata masih ada permintaan," ucap Abdul di sela-sela silaturahmi IKA-PMII di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).

Hadir pula dalam kesempatan ini, Menpora Imam Nahrawi, Menaker Hanif Dhakiri, dan Ketum IKA-PMII Akhmad Muqowam. Sisi yang kedua kata Abdul, permasalahan pendemo itu tidak hanya kepada Ahok. Akan tetapi merembet ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya mungkin itu salah satu, apa ya, dasar dari Polri. Walaupun saya tidak berani menjawab karena saya sendiri tidak punya datanya. Tapi ya di mana-mana tidak boleh ada makar. Ini pemerintahan yang sah, ini pemerintahan yang kita pilih bersama berdasarkan konstitusi," jelas Abdul.

Artinya, kata Abdul, tidak ada alasan bagi pendemo untuk makar. Kalaupun ada indikasi makar, hal itu sudah menjadi urusan Polisi dan TNI.

"Oleh karena itu, ya kalau terpaksa harus ada demo. Saya kira selain harus damai dan tertib, isunya juga pada fokusnya aja. Nggak usah kemana-mana. Polisi dan TNI jelas tak boleh ada makar," tegas Abdul.

Secara pribadi, bagi dia persoalan tehadap Ahok harusnya sudah selesai. Namun ia tak berhak membatasi jika setiap kelompok mempunyai pemikiran yang beda-beda.

"Sekarang kita pikirin bangsa sajalah, yang penting awasi proses hukum supaya tetap pada koridor hukum, menghasilkan keadilan, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Saya enggak bisa komentar banyak karena gak punya data," kata Abdul.

Lalu, bagaimana dengan aksi Salat Jumat di Jalan Sudirman-Thamrin?

"Kalau orang NU ditanya, jelas enggak boleh. Karena menurut Imam Syafii harus diniati sebagai rumah ibadah dan dipakai shalat. Yang boleh dipakai shalat adalah yang diniatkan sejak awal untuk tempat ibadah," pungkas dia. (rvk/rvk)