Disentil Mega di Pilgub DKI, PPP: Koalisi di Pemerintah Itu Tingkat Nasional

Jakarta - Megawati menyentil komitmen partai pendukung pemerintah karena mengusung calon yang berbeda di Pilgub DKI. Wakil Sekjen PPP kubu Romy Achmad Baidowi menyebut dukungan itu tidak tepat jika dihubungkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Koalisi PPP di pemerintah itu mendukung pemerintahan Jokowi-JK di tingkat nasional, kalau dihubungkan Pilkada sepertinya tidak tepat," kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).

Pria yang akrab disapa Awi itu meminta agar komitmen dukungan itu jangan dilihat dalam Pilkada DKI saja. Pasalnya di masing-masing daerah memiliki kearifan lokalnya sendiri.

"Jangan hanya dilihat Pilkada DKI, karena ada 102 daerah membutuhkan kearifan lokal sendiri artinya situasi politik di masing-masing daerah sendiri. Misal di Tasikmalaya sekarang, ada PPP dengan PDI-P, saya kira jangan mengukur tingkat kesoliditas di Pilkada karena bakal banyak enggak ketemunya," terang dia.

Awi menjelaskan mayoritas konstituennya di DKI tidak memberikan dukungannya pada kandidat petahana atau Basuki Tjahaja Purnama. Menurut Awi partai lain tentu juga memilih untuk menyalurkan aspirasi dari konstituennya.

"Sebelum memutuskan itu ada konstituen kami, siapa dia, pengurus pondok pesantren, aktivis Islam, para ustadz, kader-kader PPP yang kecenderungannya dukungannya selain incumbent. Jadi kita dalam meramu dukungan saya kira efektif berlaku di semua parpol memutuskan itu sesuai aspirasi dari konstituennya masing-masing," paparnya.

Awi meminta jangan meragukan dukungan PPP ke pemerintah. Dia mengungkap keputusan untuk mendukung pasangan Jokowi-JK sudah diputuskan dalam Rapimnas Musyawarah Nasional (Munas) PPP.

"Saya kira konteks kebersamaan Bu Mega, kalau saya memahaminya lebih ke kebersamaan politik nasional dan kita terbukti selalu komitmen. Rapimnas Munas PPP, harus komitmen mendukung Jokowi JK di pemerintah sampai selesai," tegas dia.

Dia kemudian memaparkan di beberapa daerah partainya kerap maju bersama PDIP dalam Pilkada. Namun ada juga ketika partainya berseberangan dengan PDIP tapi satu suara dengan partai pendukung pemerintah lainnya.

"Untuk provinsi kita di Babel beda dengan PDIP tapi bersama dengan Demokrat dan PKB, di Aceh kita berbeda dengan PDIP tapi bersama dengan Nasdem, Golkar dan PAN, itu (pendukung) pemerintah semua," jelasnya.

"Termasuk kita basis di Tasikmalaya kita murni dengan PDIP. Cilacap kita malah berdua dengan PDIP, terus di Papua kita malah mayoritas dengan PDIP. Jakarta itu hanya Jakarta sekitar 9 juta penduduk, hak pilihnya hanya sekitar 6-7 jutalah," tutupnya.

Sentilan Mega itu disampaikan usai bersantap siang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di beranda belakang Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Ketua Umum PDIP itu menyentil tiga partai pendukung pemerintah itu yang berbeda kubu di pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017.

"Beberapa waktu lalu saya sudah mengatakan, sebaiknya kalau sudah bersatu dalam sebuah penguatan di pemerintahan ya seharusnya juga di dalam pilkada yang ada kita bisa bersama sama (mendukung calon yang sama)," kata Mega.

Namun Megawati menghargai keputusan PKB, PAN dan PPP yang berbeda calon di Pilgub DKI karena itu adalah hak masing-masing partai. "Tapi adalah hak partai untuk menentukan seperti itu," tegas Megawati. (ams/rvk)